Gubernur Sulsel: Saya Harap PGRI Tidak Dibawa ke Ranah Politik

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah, membuka secara resmi Konferensi Provinsi PGRI Sulsel di Claro Hotel Makassar, Minggu (22/9/2019).

Konferensi PGRI ini berlangsung selama 3 hari mendatang, 22-24 September 2019.

Di hadapan peserta konferensi yang berjumlah lebih dari 450 orang se-Sulsel, Nurdin Abdullah, menyebutkan guru melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah mitra strategis pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Saat ini even Pilkada menimbulkan sikap dukung mendukung. Saya berharap PGRI tidak dibawa ke ranah politik,” ujarnya.

Lanjut Nurdin katakan, energi besar dan positif yang dipunyai PGRI sebaiknya diarahkan untuk membangun profesi dan generasi muda bangsa.

“Mari kita urun rembuk, dalam musyawarah untuk aklamasi memilih ketua, jangan ada yang merasa kecewa karena kalah,” ujar gubernur, sebagai arahan bagaimana seharusnya konferensi memutuskan calon ketua periode mendatang.

“Saya minta agar 2020, jangan lagi ada guru yang istrinya dinas di Toraja, suaminya di Pulau Selayar,” ujarnya.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini juga mengimbau, jangan ada lagi guru yang penempatan jaraknya jauh dari tempat tinggal, sehingga kelelahan di jalan.

“Juga saya perjuangkan jangan lagi ada guru yang mengurus kenaikan pangkat, akan diupayakan kenaikan pangkat otomatis,” ujar Nurdin Abdullah.

Menurutnya setiap kunjungan ke daerah dirinya selalu memberikan kesempatan untuk mendengarkan keluhan guru.

Sementara itu, Sekjen PGRI Pusat, Drs Ali Arahim, M.Pd dalam sambutannya meminta kepada Gubernur Sulsel, agar membantu menyiapkan kantor PGRI di seluruh kabupaten/kota.

Hal ini dijawab Prof Nurdin Abdullah, dengan pernyataan siap membantu tanah untuk persiapan kantor yang diminta.

Ketua PGRI Sulsel, Prof. Dr HM Wasir Thalib, MS. dalam sambutannya menyebutkan masa kepengurusan yang dipimpinnya 2014-2019, telah memberikan banyak motifasi dan spirit bagi guru di seluruh Sulsel.

“Kami berterima kasih kepada gubernur yang telah memberikan kontribusi terhadap perbaikan nasib guru, terutama honorer sehingga bisa bergaji Rp3 juta per bulan,” ujarnya. (**)