SimpulRakyat.co.id, Makassar – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 15 rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi meminta seluruh rancangan regulasi tersebut disiapkan secara matang dan tidak sekadar menjadi formalitas tahunan.
Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (19/11/2026).
Dari 15 Ranperda yang ditetapkan, tujuh merupakan usulan inisiatif DPRD, sedangkan delapan lainnya diajukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Fatmawati menegaskan, Propemperda bukan sekadar daftar rencana pembentukan peraturan daerah atau dokumen formalitas tahunan. Program tersebut merupakan instrumen untuk menentukan arah pembangunan hukum daerah sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah provinsi.
Dia berharap seluruh Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027 dapat diselesaikan sesuai target. Karena itu, setiap usulan harus memiliki kajian, urgensi, manfaat, harmonisasi, serta target penyelesaian yang jelas.
“Kita semua tidak menginginkan Propemperda menjadi dokumen formalitas yang setiap tahunnya diulang tanpa penyelesaian. Maka untuk itu setiap Ranperda yang diusulkan harus jelas kajiannya, jelas urgensinya dan manfaatnya, jelas harmonisasinya, dan jelas target penyelesaiannya,” tegas Fatmawati.
Dia juga meminta seluruh perangkat daerah dan penggagas Ranperda segera menyiapkan naskah akademik, draf rancangan peraturan daerah, serta dokumen pendukung sejak awal tahun. Dengan begitu, pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak mengalami penundaan.
Menurut Fatmawati, setiap peraturan daerah harus mampu menjawab persoalan masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan, serta mendorong kesejahteraan.
Ranperda juga perlu mempertimbangkan manfaatnya bagi peningkatan pelayanan publik, investasi, penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, serta kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Peraturan daerah harus hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, bukan menambah masalah baru. Peraturan daerah harus memberi manfaat nyata, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Fatmawati turut mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Harmonisasi regulasi dan pelibatan masyarakat secara bermakna juga harus menjadi perhatian.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel Saharuddin menjelaskan, penyusunan Propemperda 2027 telah melalui proses inventarisasi, kajian, pembahasan, serta koordinasi terhadap berbagai usulan dari pemerintah provinsi dan inisiatif DPRD.
Bapemperda juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian substansi, sinkronisasi dengan peraturan yang berlaku, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Saharuddin mengatakan, penyusunan Propemperda dilakukan secara cermat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Kami di Bapemperda saat ini lebih berhati-hati dalam menyusun Propemperda. Hal ini kami lakukan murni hanya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal terhadap judul-judul Ranperda yang relevan untuk kita programkan pada tahun 2027,” kata Saharuddin.
Dia menegaskan, DPRD tidak ingin produk hukum daerah hanya menjadi dokumen tanpa manfaat nyata.
“Kita tidak ingin menghasilkan sebuah produk hukum yang hanya digunakan sebagai penghias lemari, namun kita ingin Perda-Perda yang kita hasilkan dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan daerah, perlindungan masyarakat, dan percepatan kesejahteraan,” lanjutnya.
Tujuh Ranperda inisiatif DPRD yang masuk dalam Propemperda 2027 meliputi Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran; Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pelestarian dan Perlindungan Bahasa Daerah; Penyelenggaraan Aksi Konvergensi; Penyelenggaraan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota DPRD; Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan; Fasilitasi Kekayaan Intelektual di Daerah; serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Adapun delapan Ranperda usulan pemerintah provinsi terdiri atas Penyertaan Modal pada PT Sulsel Andalan Energi; Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menjadi Perseroan Daerah; Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan; Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029; Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Sulawesi Selatan Syariah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026; Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027; serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Setelah penetapan tersebut, perangkat daerah pengusul diminta segera melengkapi dokumen pendukung. Sementara alat kelengkapan DPRD dan anggota dewan pengusul diharapkan mematangkan naskah akademik serta draf Ranperda.
Fatmawati optimistis sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi dapat memastikan seluruh Ranperda dibahas sesuai tahapan, memiliki kualitas yang baik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan. (**)


Tinggalkan Balasan