SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Kabar baik bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah dan pimpinan DPR RI telah menyepakati peningkatan status mereka menjadi PPPK penuh waktu.
Kesepakatan itu juga membuka kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengapresiasi kesepakatan tersebut.
Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya DPR bersama pemerintah memperjuangkan kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga PPPK.
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra.
Pernyataan itu disampaikan Bahtra seusai menerima aspirasi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI), Anton Suroso Hartanto, bersama perwakilan PPPK paruh waktu dan guru non-ASN di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) kemarin.
Bahtra mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi tenaga PPPK yang selama ini memperjuangkan kepastian status kepegawaian.
Dia juga mengapresiasi komitmen pimpinan DPR dan pemerintah dalam mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Selain peningkatan status, Bahtra menyoroti kesepakatan mengenai pembiayaan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut dia, pembiayaan tersebut menjadi salah satu poin penting yang diperjuangkan Komisi II DPR RI untuk memberikan kepastian penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga PPPK.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya.
Bahtra berharap kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti dengan regulasi yang jelas. Dengan begitu, tenaga PPPK memiliki kepastian mengenai perubahan status maupun hak penghasilan mereka.
Terkait pelaksanaannya, Bahtra mengatakan DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum pengaturan lebih lanjut.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkas Bahtra.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pemerintah juga menyatakan PPPK penuh waktu akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027. (**)
Tinggalkan Balasan