SimpulRakyat.co.id, Palopo – Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya menuntaskan rangkaian konsolidasi dan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di wilayah calon Provinsi Luwu Raya sebagai bagian dari upaya memperkuat perjuangan pembentukan provinsi baru di kawasan Tana Luwu.
Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Hasbi Syamsu Ali, mengatakan agenda konsolidasi tersebut berlangsung dalam tiga bulan terakhir dan mencakup pertemuan dengan Bupati Luwu, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur, serta Datu Luwu.
Menurut Hasbi, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat dukungan politik sekaligus memastikan berbagai persyaratan administratif yang dibutuhkan dalam proses pembentukan daerah otonom baru dapat dipenuhi.
“Semua agenda ini dilakukan untuk konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya, termasuk menuntaskan dokumen-dokumen administratif yang dibutuhkan dari setiap kepala daerah di Luwu Raya,” kata Hasbi dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Rangkaian pertemuan diawali dengan kunjungan ke Bupati Luwu, Patahudding, di Belopa pada 7 April 2026. Sehari kemudian, tim BPP DOB melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Palopo, Naili Trisal, serta bertemu Datu Luwu XL, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Istana Kedatuan Luwu.
Pada Juni 2026, konsolidasi dilanjutkan dengan pertemuan bersama Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, di Masamba dan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, di Malili.
Hasbi menilai rampungnya seluruh agenda tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama pemerintah daerah di kawasan Tana Luwu dalam mengawal aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan pembentukan provinsi baru tidak boleh menjadi agenda kelompok tertentu, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Luwu Raya.
“Kita ingin semuanya terlibat dalam perjuangan besar ini. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Provinsi Luwu Raya adalah mimpi kita semua Wija to Luwu di mana pun berada,” ujarnya.
Selain dukungan politik dan administratif, BPP DOB juga menilai landasan akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya telah tersedia melalui sejumlah kajian yang disusun oleh Institut Otonomi Daerah (IOTDA) dan tim Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.
Menurut Hasbi, kedua dokumen tersebut memberikan argumentasi yang komprehensif terkait kelayakan pembentukan Provinsi Luwu Raya dari aspek administratif, ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
“Secara administratif dan akademik, Provinsi Luwu Raya sebenarnya sudah siap. Kajian yang ada telah memberikan landasan yang kuat bagi perjuangan ini,” katanya.
Ia menambahkan, BPP DOB juga telah melakukan sinkronisasi terhadap berbagai dokumen akademik tersebut guna menghasilkan rumusan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional.
Meski demikian, Hasbi mengakui perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya masih menghadapi tantangan berupa moratorium pembentukan daerah otonom baru yang hingga kini belum dicabut oleh pemerintah pusat.
Karena itu, pihaknya memandang momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk memastikan seluruh persyaratan daerah telah dipenuhi ketika peluang pembentukan daerah otonom baru kembali dibuka.
Hasbi mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, dunia usaha, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat umum untuk terus mendukung perjuangan tersebut.
Menurut dia, setelah tahapan konsolidasi dengan kepala daerah dituntaskan, fokus berikutnya adalah memperluas dukungan publik, memperkuat konsolidasi lintas elemen masyarakat, dan menjaga kesiapan seluruh dokumen administratif.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk menyatukan visi menuju terbentuknya Provinsi Luwu Raya. Ini bukan hanya tugas BPP DOB, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Tana Luwu,” kata Hasbi.
Ia berharap semangat kolektif masyarakat dapat terus terjaga sehingga ketika pemerintah pusat membuka kembali peluang pembentukan daerah otonom baru, Provinsi Luwu Raya telah siap dari seluruh aspek yang dipersyaratkan. (**)
Tinggalkan Balasan