SimpulRakyat.co.id – Penulis buku ini Rusdin Tompo dan penulis pengantar Firdaus Muhammad, adalah kolega saya di komunitas Satupena Sulsel.
Keduanya tokoh inspiratif bagi saya. Memiliki ketajaman pada nalar sosial, kepedulian pada sesama dan konsistensi sikap dalam jalur literasi.
Buku karya Bang Rusdin ini ditulisnya beberapa tahun lalu. Tetapi seperti istilah banyak pengkaji ilmu, sesuatu yang substansi tak akan lekang oleh zaman.
Buku ini mengungkap dan menyingkap banyak substansi tak heran jika senantiasa terpelihara spirit dasarnya yang murni yakni menegakkan demokrasi.
Penulis mencoba menyuguhkan banyak fakta menarik. Saat menerima buku ini dari penulisnya, dalam benak saya berputar pertanyaan, “Apa perlu demokrasi dikawal?”.
Tetapi setelah membaca beberapa naskah di dalamnya, saya berkesimpulan ‘Demokrasi wajib dikawal’ karena fenomena pertumbuhan demokrasi kita sedang mengalami ‘cuaca ekstrem’, mirip anomali cuaca yang menyengsarakan banyak masyarakat.
Kalau pakai istilah pakar Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, tengah terjadi ‘pembajakan konstitusi’ oleh ‘teroris konstitusi.’
Sebelum lanjut, saya teringat peristiwa serombongan Kepala Desa (Kades), mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Tuntutan mereka sederhana saja, tolong DPR perjuangkan agar masa jabatan dari 6 tahun dinaikkan menjadi 9 tahun.
Saya pikir kenapa tak sekalian ‘seumur hidup’ saja. Nanti mati baru diganti. Sekalian saja agar demokrasi di desa berjalan dalam kehidupan semu, menikmati Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) penuh harap cemas, karena alat ukur kemajuan desa selama satu periode semakin sulit rasanya.
Mari pulang pada buku Bang Rusdi. Semakin membacanya saya semakin terpukau, benar sekali jalan pikiran penulis.
Saya bertanya dalam hati, siapakah orang yang kita pilih mewakili aspirasi kita di DPR? Apakah selama di gedung itu suaranya terdengar?. Benarkah mereka yang kita pilih itu menyuarakan aspirasi? Atau nanti datang setiap 5 tahun dengan baliho, spanduk, gula, beras, mie instan, dan serombongan tukang foto, agar dipilih kembali.
Demokrasi memang perlu dikawal, dan Bang Rusdi dengan pengalaman jurnalis Radio, didikan luar negeri menegaskan itu.
Demokrasi Pancasila sedang ‘sakit’. Hal yang benar bisa jadi salah. Fakta yang terang benderang jadi abu-abu. Siapa yang diserahi tanggungjawab menjalankan mekanisme menuju Demokrasi Pancasila?
Mereka yang kita sebut penyelenggara di lembaga pemilihan umum. Apakah mereka punya kompetensi?
Benarkah dalam diri mereka ada 5 sila Pancasila. Atau hanya datang dengan modal rekomendasi organisasi primordial, partisan, di ujungnya membuat keputusan kontroversial.
Mengawal demokrasi harus dengan modal ‘iman’ agar bisa jujur. Seperti tertulis dalam spanduk masyarakat yang marah; “Oh Tuhanku Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, para pengawal demokrasi itu telah berani membohongimu.” Tuhan saja berani dibohongi. Miris…
Makassar 16 Februari 2023
Zulkarnain Hamson
Tinggalkan Balasan