SimpulRakyat.co.id, Gowa – Pengalaman nyata sejarah Kabupaten Gowa menjadi bukti kuat bahwa kepala daerah yang tidak terikat jabatan atau kepentingan partai politik memiliki ruang gerak lebih luas, bersih, dan efektif dalam membangun daerah. Hal ini ditegaskan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gowa, Alumnus Zainuddin, Jumat (8/5/2026), saat menanggapi dinamika politik lokal pasca berhentinya Husnia Talenrang dari jabatan Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan.
Alumnus mengingatkan seluruh masyarakat akan jejak kepemimpinan Adnan Purichta Ichsan yang maju sebagai calon bupati independen pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015. Tanpa dukungan dan kendaraan partai politik apa pun, Adnan berhasil memenangkan pertarungan dan memimpin Gowa dengan sangat leluasa. Menurutnya, keunggulan figur non-partai sangat nyata terasa karena tidak ada beban kewajiban menyetor dana ke pusat partai, tidak ada titipan proyek dari elit politik, serta tidak tersandera agenda organisasi tertentu.
“Kita jangan lupa sejarah itu. Pak Adnan dulu maju sendiri, menang, dan membangun Gowa tanpa beban kepentingan partai. APBD bisa sepenuhnya difokuskan untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar rakyat, tanpa ada tarik-menarik kepentingan. Sampai sekarang pun beliau tidak menjabat ketua partai di tingkat kabupaten, dan hasil pembangunannya nyata dirasakan warga,” tegas Alumnus Zainuddin.
Pengalaman sukses ini, kata Alumnus, menjadi acuan utama bagi Husnia Talenrang. Setelah tidak lagi menjabat pimpinan DPW PAN Sulsel, pihaknya menilai Husnia sama sekali tidak perlu mencari atau menduduki jabatan baru di tingkat DPP partai politik mana pun.
“Buat apa masuk DPP? Energi akan habis hanya untuk mengurus konflik internal atau urusan organisasi, tapi manfaatnya nol bagi warga Gowa. Lebih baik Ibu Husnia tetap mandiri dan tidak terikat jabatan partai apa pun, supaya loyalitasnya tunggal hanya kepada rakyat Gowa, bukan pada elit atau kepentingan partai,” tambahnya.
Dengan posisi yang bebas dari kepentingan politik praktis, Husnia diharapkan bisa bekerja 100% mengurus kepentingan daerah. Birokrasi akan berjalan lebih netral, bantuan sosial tidak dibagi secara tebang pilih, dan setiap proyek pembangunan dilaksanakan semata-mata karena kebutuhan warga, bukan sebagai jatah pembagian kekuasaan antar golongan politik.
Di akhir pernyataannya, Alumnus mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat Gowa untuk bersama-sama mengawal arah kepemimpinan daerah. Ia menegaskan, Gowa layak dipimpin oleh figur yang menjadi milik semua golongan, bukan milik kepentingan partai politik tertentu.
Tinggalkan Balasan