SimpulRakyat.co.id, Tanjung Selor – Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat dorongan besar. Pemerintah Provinsi Kaltara bakal menerima dana sebesar Rp150 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membiayai pembangunan sejumlah jembatan di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Kabar ini disampaikan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang setelah melakukan audiensi dengan Kemenkeu di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia menyebut dukungan tersebut sebagai kabar baik bagi masyarakat perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi.
“Ini merupakan kabar yang sangat baik dan hadiah istimewa bagi seluruh masyarakat Kaltara, terutama yang tinggal di wilayah perbatasan,” ujar Zainal di Tanjung Selor, Rabu (22/10/2025).
Menurut Zainal, pihaknya telah berkoordinasi dengan perwakilan Kemenkeu di Kaltara untuk mempercepat pencairan dana tersebut. Pemerintah daerah menargetkan proses pembangunan bisa dimulai pada 2026.
“Kami sudah berkomunikasi dengan perwakilan Kemenkeu Kaltara, dan kami berharap dana bisa segera turun agar pembangunan dapat kita mulai tahun depan,” katanya.
Dana bantuan tersebut diperkirakan akan digunakan untuk membangun sekitar delapan hingga sembilan jembatan di Krayan. Meski usulan awal diarahkan untuk Jembatan Binuang, alokasi akhirnya akan difokuskan ke sejumlah titik lain di wilayah Krayan.
“Perkiraannya delapan sampai sembilan jembatan. Karena usulan awal saya untuk Jembatan Binuang ternyata sudah dialokasikan anggarannya oleh Balai Jalan, maka dananya kita pindahkan untuk pembangunan di area Krayan lainnya,” jelas Zainal.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltara telah mengirimkan surat lanjutan ke Kemenkeu untuk memastikan seluruh dana Rp150 miliar tersebut dialokasikan khusus untuk pembangunan jembatan di Krayan.
“Banyak sekali permukiman di Krayan yang terpisah oleh sungai tanpa jembatan sebagai akses penghubung. Dana ini secara spesifik hanya untuk Krayan,” ujarnya.
Zainal memastikan proyek ini sepenuhnya dibiayai oleh Kemenkeu dan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara. Namun, mekanisme pelaksanaan proyek masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu kejelasan apakah anggaran akan disalurkan melalui provinsi atau melalui Balai Jalan Nasional. Kami hanya bisa menunggu. Semoga realisasinya bisa segera,” tuturnya.
Ia berharap proyek ini dapat menjadi solusi konkret bagi keterbatasan konektivitas di perbatasan. “Kami berharap persoalan konektivitas di Krayan dapat segera terselesaikan sepenuhnya,” ucapnya.
Demi efisiensi dan kemudahan konstruksi, Pemprov Kaltara memilih menggunakan desain Jembatan Bailey. Struktur jembatan tipe ini dinilai paling sesuai dengan kondisi geografis Krayan yang sulit dijangkau alat berat.
“Desainnya sudah kami siapkan. Kami putuskan membangun Jembatan Bailey karena perakitannya relatif lebih mudah dan tidak memerlukan alat berat,” ujar Zainal.
Dengan dukungan dana dari Kemenkeu ini, Pemprov Kaltara menargetkan keterhubungan antarwilayah di Krayan dapat meningkat signifikan, sekaligus membuka akses ekonomi dan layanan publik yang lebih merata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. (James)
Tinggalkan Balasan