SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Penangkapan Emmanuel Ebenezer alias Noel, aktivis 98 yang kini menjabat Wakil Menteri, dinilai sebagai alarm bahaya bagi Presiden Prabowo dalam agenda pemberantasan korupsi dan implementasi program strategis pemerintah.
Menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, momentum ini hadir di tengah gencarnya komitmen Presiden yang berulang kali menegaskan perang terhadap korupsi.
“Dalam pidatonya, Presiden bahkan mengancam seluruh jajarannya agar menjauhi perilaku koruptif. Ia berjanji akan mengejar koruptor hingga ke Antartika,” ujar Wijayanto dalam keterangan tertulisnya ke Redaksi Simpul Rakyat, Minggu (24/8/2025).
Namun, kasus Noel justru memperlihatkan betapa sulitnya memberantas praktik korupsi. Alih-alih memperbaiki birokrasi, Noel dituding menaikkan tarif sertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dari Rp275 ribu menjadi Rp6 juta, bahkan meminta bagian dari aliran dana korupsi.
“Lebih ironis lagi, praktik itu melibatkan ASN hingga pejabat eselon II, dan berlangsung sejak bulan pertama ia menjabat,” tegasnya.
Situasi ini, lanjut Wijayanto, tidak berdiri sendiri. Pada saat bersamaan, Kementerian Agama tengah diperiksa KPK terkait kuota haji, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital ditelisik dalam kasus perlindungan judi online.
“Korupsi telah mengakar, hingga muncul kesan pemerintah kita menjelma menjadi Pemerintahan Wani Piro-values (nilai) dibuang, digantikan value (uang). Segalanya serba pragmatis dan transaksional,” jelasnya.
Kondisi ini, menurut Wijayanto, sangat berisiko bagi kepemimpinan Prabowo. Sebab, gaya pemerintahannya identik dengan program masif, berbiaya tinggi, dan berdampak luas dalam waktu singkat–seperti Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun per tahun, Kopdes Merah Putih, hingga target pembangunan 3 juta rumah.
“Bagaimana jika terjadi korupsi sistemik? Bagaimana jika masyarakat gagal membayar cicilan KPR bersubsidi? Yakinkah perbankan kita siap menghadapi tsunami kredit macet?” ujarnya.
Risiko itu, kata dia, mungkin baru terasa pada 2027 atau 2028, saat ekonomi belum pulih sepenuhnya dan Indonesia memasuki tahun politik. “Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah mengantisipasi?”
Wijayanto mengingatkan agar pemerintah menyesuaikan program dengan kapasitas fiskal dan kemampuan birokrasi.
“Ada ribuan, bahkan puluhan ribu, ‘Noel’ di Indonesia. Mereka punya daya rusak tinggi. Program yang baik dan mahal bisa berubah jadi buruk dan murahan,” katanya.
“Tidak perlu mengejar koruptor sampai ke Antartika, karena kebanyakan justru ada di antar kita. Presiden Prabowo perlu bersih-bersih sejak dini. Kasus Noel harus dimaknai sebagai alarm bahaya yang wajib segera direspons—jika tidak, bangsa ini bisa celaka,” pungkas Wijayanto Samirin.
Tinggalkan Balasan