SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Universitas Paramadina bekerja sama dengan LP3ES menggelar diskusi publik bertajuk “Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi”, Kamis (23/1/2025).
Diskusi yang berlangsung secara daring ini menghadirkan sejumlah pakar dari berbagai bidang, di antaranya Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini, Kaprodi Paramadina Graduate School of Diplomacy Ahmad Khoirul Umam, Dosen Universitas Paramadina Dr Hendri Satrio, dan Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa. Diskusi dipandu oleh Joko Arizal, dosen Universitas Paramadina dan peneliti LP3ES.
Dalam pembukaannya, Prof Didik J Rachbini menekankan pentingnya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tengah dominasi koalisi partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo.
“Jika parlemen tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka yang akan menjadi korban adalah demokrasi itu sendiri,” tegas Prof Didik.
Sementara Dr Hendri Satrio mengungkapkan bahwa kondisi keuangan negara menjadi salah satu isu sentral dalam 100 hari pertama. Ia menyoroti pidato-pidato Presiden Prabowo yang mengindikasikan tekanan fiskal besar, seperti gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau amnesti bagi koruptor yang bersedia mengembalikan uang negara.
“Program-program unggulan pemerintah saat ini sebagian besar bersifat spending, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara kebijakan yang berpotensi mendatangkan pemasukan, seperti kenaikan PPN menjadi 12%, justru dibatalkan,” kata Hendri.
Hendri juga menyinggung hubungan harmonis antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo, yang dianggap tidak biasa dalam transisi pemerintahan.
“Meski hubungan ini memberikan kesinambungan kebijakan, publik bertanya-tanya soal independensi kebijakan Prabowo dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya,” lanjutnya.
Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, mengungkapkan adanya indikasi pemusatan kekuasaan di pemerintahan baru. Ia menyebutkan bahwa beberapa kebijakan strategis masih dikuasai oleh figur-figur dari pemerintahan sebelumnya.
“Prabowo memiliki modalitas dan kesan positif di mata masyarakat sebagai sosok yang tegas terhadap korupsi. Namun, ia masih menghadapi tantangan besar dalam merombak sistem yang koruptif, terutama dengan adanya warisan dari pemerintahan sebelumnya,” jelas Fahmi.
Sementara itu, Ahmad Khoirul Umam, menyoroti stabilitas politik yang tercermin dari survei Litbang Kompas, yang menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 80,9%. Namun, ia mengingatkan bahwa stabilitas tersebut belum tentu mencerminkan kondisi ideal.
“Di balik stabilitas politik, terdapat indikasi rekayasa kekuasaan, seperti banyaknya kotak kosong dalam pilkada serentak dan meningkatnya praktik politik uang. Hal ini menunjukkan pergeseran politik yang tidak sehat, bahkan PDIP kini mengklaim diri bukan oposisi, melainkan mitra strategis pemerintah,” tandas Ahmad.
Diskusi ini juga menyoroti sejumlah kontroversi dalam jajaran menteri pemerintahan Prabowo, mulai dari keputusan anggaran hingga insiden yang merusak citra kabinet. Para panelis sepakat bahwa langkah konkret diperlukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan, terutama dalam pemberantasan korupsi dan menjaga demokrasi yang sehat. (*)
Tinggalkan Balasan