SimpulRakyat.co.id, Jayapura – Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2025.

Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen ELSHAM terhadap penegakan hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi di Tanah Papua.

Direktur ELSHAM Papua, Pdt Matheus Adadikam, menilai PSU sebagai langkah penting dalam memastikan keadilan elektoral serta memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Baca JugaPenampilan Paduan Suara Sulsel Tuai Standing Ovation di Pesparawi Nasional XIV

“Pelaksanaan PSU adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujar Matheus dalam pernyataan resminya, Jumat (18/7/2025).

ELSHAM menyampaikan apresiasi atas kerja penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dinilai telah bekerja sesuai amanat konstitusi.

Baca JugaKunjungi Stan Sulsel, Gubernur Papua Barat Beli Kerajinan Khas Toraja

“Kami mendukung penuh penyelenggara pemilu agar PSU berjalan dengan kredibel dan menjadi momentum pemulihan demokrasi di Papua,” katanya.

Dalam pernyataan yang sama, ELSHAM juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk berpartisipasi secara damai dan bertanggung jawab dalam PSU mendatang. Partisipasi aktif masyarakat dianggap sebagai bagian penting dari kontrol publik terhadap arah kepemimpinan daerah.

Lebih lanjut, ELSHAM menyerukan agar seluruh pihak, termasuk aparat keamanan, elite politik, dan para kandidat, menghormati hukum dan menjunjung tinggi etika demokrasi selama seluruh tahapan PSU berlangsung.

Baca JugaMenang Voting, Sulawesi Tengah Kalahkan Sumut Jadi Tuan Rumah Pesparawi 2029

“Upaya menghindari kekerasan dan menjaga proses demokrasi yang sehat sangat krusial. Kami mendorong media massa dan tokoh masyarakat untuk turut berperan dalam memberikan edukasi politik yang netral dan konstruktif,” tegas Matheus.

Sebagai lembaga independen, ELSHAM juga menyatakan kesiapannya untuk memantau pelaksanaan PSU, termasuk melaporkan potensi pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan struktural yang mungkin terjadi.

Menurut ELSHAM, pemilihan yang adil dan demokratis merupakan fondasi penting bagi perdamaian dan stabilitas di Papua.

“PSU ini bukan sekadar proses elektoral, melainkan bagian dari perjuangan menuju keadilan politik yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Papua,” pungkasnya.