SimpulRakyat.co.id, Jeneponto – Wakil Ketua Laskar Pemuda Jeneponto, Hendra Widjaja, menanggapi pernyataan Ketua Forum Revolusi Keadilan (FRK), Alim Bahri, yang menyebut Pemerintah Kabupaten Jeneponto kurang merespons penyelenggaraan event Bhayangkara Offroad di daerah tersebut.
Menurut Hendra yang akrab disapa Coki, pernyataan Alim Bahri justru terkesan menyudutkan pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto.
“Ketua FRK ini mungkin melupakan bahwa Sekda itu pejabat eselon tertinggi. Secara birokrasi, ketika bupati dan wakil bupati sedang bertugas di luar daerah, maka Sekda berwenang mewakili menerima tamu atau menjalankan tugas-tugas birokrasi,” ujar Coki ke media ini di Jeneponto, Jumat (18/7/2025) kemarin.
Dia menjelaskan, panitia Bhayangkara Offroad Sulsel telah diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto di kantor bupati beberapa waktu lalu. Hal ini, menurutnya, membantah tudingan bahwa pemerintah daerah tidak memberi perhatian terhadap kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, Coki juga menyoroti penolakan dari sebagian masyarakat Kecamatan Rumbia terhadap kegiatan offroad. Menurut dia, penolakan tersebut lebih dipicu oleh kondisi psikologis warga yang sedang panik akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor.
“Kami lihat dari pemberitaan media sosial dan media online, masyarakat Rumbia sedang mengalami kekhawatiran akibat bencana. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan sikap atau respon pemerintah terhadap kegiatan offroad,” ucapnya.
Dia menilai, wajar jika warga menyampaikan keluhan terhadap pemerintah, mengingat trauma atas bencana yang hampir setiap tahun menghantui kawasan tersebut.
Meski demikian, Coki berharap Alim Bahri dapat menyampaikan pendapat secara objektif dan tidak menimbulkan kesan mengadu domba antara institusi kepolisian dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
“Kami hanya minta Ketua FRK agar lebih objektif dalam menilai persoalan. Jangan sampai terkesan ingin memperkeruh hubungan antar lembaga,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan