SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar kegiatan Coffee Night yang dirangkaikan dengan dialog bertajuk “Merawat Demokrasi dari Desa” di Warkop Teras, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Senin (21/7/2025) malam.
Presidium MD KAHMI Pangkep, Hasanuddin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap forum ini menjadi pengingat bahwa merawat demokrasi merupakan tanggung jawab bersama.
“Kita semua harus memiliki pemahaman yang sama bahwa demokrasi perlu dijaga agar tetap tumbuh di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Dialog yang berlangsung hangat ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Bawaslu Pangkep Syamsir Salam, Ketua KPU Pangkep Ichlas, serta Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pangkep Dzulfadli. Diskusi dipantik oleh Sekretaris MD KAHMI Pangkep, Muh Syahril-akrab disapa Ariel Kuman-dan dimoderatori oleh pegiat media sosial, Mamal Waler dari “Lapor Jendral”.
Dalam kesempatan itu, Ariel menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas demokrasi hingga ke tingkat desa. Ia mengusulkan agar ke depan, pemilihan kepala desa (pilkades) bisa diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Namun tentu ini memerlukan judicial review terhadap Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014,” katanya.
Dialog ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan elemen masyarakat, termasuk Senator PAN Abd Rauf, Pimpinan Media Simpul Rakyat Muhammad Agus, Kasat Intel Polres Pangkep, para pimpinan organisasi kemahasiswaan seperti HMI dan IPPM, ormas, serta awak media.
Sekretaris DPMD Pangkep, Dzulfadli, menekankan pentingnya membuka ruang partisipatif bagi masyarakat agar demokrasi di desa bisa berjalan inklusif. Hal senada disampaikan Ketua KPU Pangkep, Ichlas, yang menilai bahwa proses pilkades idealnya mengadopsi mekanisme pilkada.
“Dengan aturan yang lebih kuat dan sistematis, kita bisa menghadirkan pemilihan kepala desa yang lebih demokratis,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pangkep, Syamsir Salam, menekankan perlunya penguatan pendidikan politik, khususnya untuk mencegah praktik politik transaksional di tingkat akar rumput.
Menutup kegiatan, moderator Mamal Weeler menegaskan bahwa menjaga demokrasi tidak selalu harus melalui perubahan regulasi.
“Masih banyak jalan lain yang bisa ditempuh untuk memastikan demokrasi desa tumbuh secara adil dan berkeadaban,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan