SimpulRakyat.co.id, Makassar – Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) KAHMI Sulawesi Selatan menyoroti maraknya pemanfaatan ruang digital untuk menyusun kampanye hoaks dan fitnah yang dinilai semakin terstruktur dan sistematis. Praktik tersebut berpotensi menimpa siapa saja, termasuk tokoh nasional.
Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, menyayangkan penyeretan nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam narasi yang cenderung menyesatkan terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut Asri, ruang digital bukanlah medium yang netral. Ia dapat direkayasa untuk membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.
“Ruang digital itu bebas nilai dan tidak netral. Ia bisa direkayasa untuk membentuk opini publik sesuai kebutuhan pihak tertentu. Kampanye hoaks atau fitnah dapat dirancang secara sistematis, dan siapa pun bisa menjadi targetnya, termasuk mantan Presiden SBY,” ujar Asri di Makassar, Sabtu (10/1/2026).
Asri menjelaskan, dalam komunikasi digital modern, opini publik tidak terbentuk secara spontan. Narasi tertentu dapat dirancang, diulang, dan disebarluaskan secara terukur melalui berbagai platform digital untuk menciptakan persepsi tertentu di tengah masyarakat.
Ia menilai, kampanye digital semacam itu tidak mungkin dijalankan secara individual atau kebetulan. Dibutuhkan sumber daya besar, baik dari sisi modal maupun jejaring.
“Target kampanye bisa saja didesain sedemikian rupa. Namun harus dipahami, kerja seperti ini tidak mudah dan tidak murah. Hampir mustahil dilakukan tanpa dukungan kekuatan modal dan jaringan digital yang mapan,” kata Asri.
Karena itu, Asri menilai wajar jika publik mencurigai adanya aktor di balik masifnya penyebaran narasi yang menyeret nama SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi. Ia menegaskan, pola penyebaran yang berulang dan konsisten menunjukkan bahwa isu tersebut tidak tumbuh secara alami dari dinamika ruang publik.
“Kalau kita melihat pola, intensitas, dan konsistensi narasi yang disebarkan, sangat jelas ini bukan kerja individual atau kebetulan. Ada aktor yang bekerja di belakang layar, dengan sumber daya dan kepentingan tertentu,” tegasnya.
Praktisi digital marketing itu mengingatkan bahwa pembiaran terhadap kampanye fitnah di ruang digital dapat menjadi preseden buruk bagi demokrasi digital di Indonesia. Jika tidak dilawan secara rasional, siapa pun berpotensi menjadi korban rekayasa opini, termasuk tokoh yang telah menyelesaikan tugas kenegaraannya.
“Yang perlu dilawan bukan hanya kontennya, tetapi juga ekosistem manipulatif di baliknya. Literasi digital, rasionalitas publik, dan keberanian menyebut adanya aktor di balik kampanye hoaks menjadi kunci,” ujar Asri.
Sebagai lembaga yang fokus pada penguatan literasi digital, LPMD KAHMI Sulsel mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam membaca dan menyikapi informasi di ruang digital, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sarat kepentingan dan berpotensi memecah belah.
“Ruang digital seharusnya menjadi arena pencerdasan publik, bukan ladang fitnah, hoaks, dan adu domba,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan