SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pangkep nomor urut dua, dr Andi Nusawarta dan Muhammad Sofyan Razak (Dokter Cua-Sofyan Razak), menggelar kampanye tatap muka dan dialogis bersama masyarakat di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, pada Selasa (22/10/2024).
Dalam kampanye tersebut, Wakil Ketua Partai Demokrat Pangkep, Andi Saiful Adam, yang turut mendampingi Dokter Cua-Sofyan Razak, menyampaikan kritik pedas terhadap kondisi Pangkep saat ini. Ia mengungkapkan keluhan warga mengenai kesulitan mendapatkan pupuk, pemotongan gaji honorer, dan pelayanan kesehatan yang buruk.
“Dua puluh tahun yang lalu Pangkep peringkat kedua terkaya di Sulawesi Selatan, kini daerah nomor satu termiskin. Bapak/ibu sudah rasakan, pupuk susah, gaji honorer dipotong, pelayanan kesehatan susah, pendataan PKH dan Bansos tidak tepat sasaran. Sudah saatnya kita ganti bupati, agar tidak miskin terus. Dokter Andi Nusawarta dan Sofyan Razak solusinya,” tegasnya.
Politisi PPP, Syamsinar, juga memberikan dukungan penuh kepada Paslon ini, mengajak masyarakat untuk mencoblos nomor dua, karena pasangan ini didukung oleh enam partai besar.
“Sudah saatnya kita melakukan perubahan dengan mencoblos nomor dua Dokter Andi Nusawarta-Sofyan Razak karena pasangan ini lebih siap untuk perubahan, didukung 6 partai besar,” ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Sofyan Razak menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami tahu betul apa yang menjadi persoalan Pangkep, mulai dari pupuk, pelayanan kesehatan, gaji honorer dan pembangunan yang tidak merata. Itulah alasan kami datang dengan program pro masyarakat, seperti kesejahteraan petani, nelayan, gaji PNS, honorer, marbot dan imam masjid akan kami naikkan, tapi pilih Dokter Cua-Sofyan Razak pada 27 November,” katanya.
Dokter Andi Nusawarta menambahkan pentingnya pemimpin mengayomi rakyat, dan menegaskan bahwa bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) adalah hak masyarakat, bukan alat politik.
“Saya dengar banyak penerima PKH diancam, pemimpin tidak boleh mengintimidasi, apa lagi mengancam warganya, PKH itu hak warga. Kita harus lawan siapapun yang mengintimidasi atau menekan-nekan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan