SimpulRakyat.co.id, Mamuju – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar telah menuntaskan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 serta KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pembahasan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan APBD mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Rapat finalisasi yang dilaksanakan di Rumah Aspirasi Sekretariat DPRD Sulbar pada Selasa, 20 Agustus 2024, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, serta dihadiri oleh Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Abdul Rahim, anggota DPRD, dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muhammad Idris, selaku Ketua TAPD Sulbar. Rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota TAPD lainnya.

Baca JugaDPRD Sulbar Bahas Rancangan KUA-PPAS APBD 2025, Fokus pada Pembangunan dan Kesejahteraan

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan.

“Kerja sama yang baik antara DPRD dan TAPD menjadi faktor kunci dalam menyelesaikan pembahasan ini. Kami berharap hal ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujarnya.

Baca JugaDari Hiking ke Pariwisata, Ketua DPRD Sulbar Promosikan Bukit Sukun Bhayangkara

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, selaku Ketua TAPD, menekankan pentingnya efisiensi dalam penyusunan APBD.

“Prinsip efisiensi tetap menjadi acuan. Artinya, hak-hak anggota DPRD tidak berkurang, tetapi harus ada proses efisiensi yang sejalan dengan target pembangunan,” jelasnya.

Pembahasan KUA-PPAS APBD 2025 dan Perubahan APBD 2024 mencakup alokasi untuk berbagai sektor prioritas, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Baca JugaKetua DPRD Sulbar Dorong Manakarra Fair Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Program-program yang telah disepakati akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun depan, dengan tujuan agar pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan terselesaikannya tahapan ini, diharapkan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dirancang. Sinergi antara pemerintah dan DPRD menjadi pendorong utama untuk kemajuan dan kesejahteraan Sulawesi Barat.