Bicara Papan Proyek, LSM PERAK Pertanyakan Intelektualitas Kades Paraikatte

SimpulRakyat.co.id, Gowa — Tanggapan Kades Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Muh Jufri di salah satu media online terkait pemberitaan pembangunan talud yang dikerjakannya, mendapat reaksi dari LSM PERAK Sulawesi Selatan.

Dimana dalam pemberitaan sebelumnya, LSM PERAK menduga proyek pekerjaan Talud yang bersumber dari dana desa diduga dikerjakan asal jadi.

Dijelaskan dalam pemberitaan tersebut, menurut Kades Paraikatte, fakta yang ada di lapangan dalam pekerjaan talud tersebut seringkali ia menggunakan campuran 1 : 2 padahal semestinya campuran 1: 3 sesuai di RAB. Namun, LSM PERAK membantah pernyataan Kades tersebut.

“Tim kami yang turun punya bukti kalau Talud tersebut jauh dari kualitas dan standarisasi yang seharusnya ada dalam RAB. Malah kami menduga itu campuran semen pasir 1 : 5 karena pada saat disentuh permukaannya berjatuhan,” ungkap Ruslan, Wakil Koordinator Divisi Pelaporan dan Puldata LSM PERAK Sulsel, Kamis (19/9/19).

Lanjut Ruslan, setelah berkoordinasi dengan tim teknis LSM PERAK dalam hal bangunan fisik Ia menduga ada beberapa faktor sehingga permukaannya berjatuhan. Diantaranya, pasirnya terlalu kuat kadar garamnya, cara mencampurnya manual sehingga tidak merata dalam adukan antara semen dan pasir. Yang terakhir memang diduga semennya kurang malah pasirnya yang banyak di luar dari takaran yang seharusnya.

Sebelumnya dalam pemberitaan, Sang Kades Muh Jufri juga mengatakan persoalan ada tidaknya papan informasi tidak ada hubungannya dengan kualitas pekerjaan pembangunan talud.

“Siapa juga yang bilang papan informasi dengan kualitas itu berhubungan. Ini Kades kami pertanyakan intelektualitasnya, kami kritisi terkait papan proyeknya karena itu sebagai transparansi penggunaan uang negara dan sesuai amanah undang-undang,” terang Ruslan.

Ruslan menambahkan, persoalan transparansi penggunaan anggaran itu harus dilakukan Kades Paraikatte. LSM dan Wartawan selaku kontrol sosial dan pengawasan berhak mengetahui.

“Masyarakat punya hak pengawasan apalagi terkait pengelolaan APBD atau APBN,” jelasnya.

Ruslan juga menampik tudingan Kades merasa dirugikan dengan pemberitaan yang tidak berimbang.

“Anggota kami beberapa kali ke Kantor Desa Paraikatte, tapi Kades memang sengaja tidak mau menemui. Bisa saja wartawan datang dia juga tidak ada di tempat atau tidak mau menemui,” ucapnya.

Pihaknya akan menampungkan pulbaket dan puldata terkait proyek-proyek yang dikelola dan diduga bermasalah di Desa Paraikatte. (*)