SimpulRakyat.co.id, Luwu – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 berlangsung selama 25 menit, Selasa (17/11/2026).

Rapat yang dimulai pukul 10.05 Wita dan berakhir pukul 10.30 Wita itu digelar di Ruang Sidang DPRD Luwu. Dalam agenda tersebut, Bupati Luwu H Patahudding menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2027 kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Muh Dhevy Bijak Pawindu, Sekretaris Daerah Muh Rudi, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Patahudding menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut dia, pembahasan APBD bukan sekadar memenuhi ketentuan perundang-undangan, melainkan momentum untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan legislatif.

Dia menegaskan, kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Luwu.

Patahudding juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan APBD 2027 dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Sejalan dengan visi “Luwu Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis”, pembangunan daerah pada 2027 diarahkan pada tema “Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”.

Sejumlah prioritas yang ditetapkan meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pendapatan dan Belanja Daerah Menurun

Dalam pemaparannya, Patahudding menyebut pendapatan daerah Kabupaten Luwu pada 2027 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp1,369 triliun.

Angka ini turun sekitar Rp28,06 miliar dibandingkan APBD Pokok 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,397 triliun.

Belanja daerah juga direncanakan sebesar lebih dari Rp1,369 triliun, turun sekitar Rp54,27 miliar dibandingkan APBD Pokok 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,424 triliun.

Sementara itu, pembiayaan netto direncanakan nol rupiah. Angka tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp5 miliar dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah yang sama untuk penyertaan modal daerah.

Dengan proyeksi tersebut, pemerintah daerah dituntut mengelola anggaran secara cermat agar prioritas pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.

Patahudding meminta seluruh perangkat daerah menerapkan pengelolaan anggaran secara selektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Setiap program dan kegiatan harus selaras dengan dokumen perencanaan serta target kinerja yang telah ditetapkan.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian. Upaya itu, kata dia, perlu dilakukan melalui penguatan basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan sistem pemungutan, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Dia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Melalui sinergi dan komitmen bersama, kita berharap APBD Tahun Anggaran 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kabupaten Luwu yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” kata Patahudding.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Luwu Ahmad Ghazali, Wakil Ketua I DPRD Andi Mammang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat se-Kabupaten Luwu, serta undangan lainnya.

Penyerahan Ranperda APBD 2027 menjadi tahap awal pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2027.