SimpulRakyat.co.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk membenahi sistem mobilisasi dan pengangkutan sampah melalui teknologi digital atau smart waste management.
Penjajakan tersebut dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/11/2026).
Kerja sama yang ditawarkan mencakup sistem pemantauan operasional armada kebersihan secara real time, mulai dari titik penjemputan, rute pengangkutan, hingga lokasi pembuangan sampah. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah memantau volume pekerjaan, penggunaan bahan bakar minyak (BBM), dan biaya operasional.
Novi Candra menjelaskan, konsep yang ditawarkan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System untuk mengintegrasikan pengelolaan operasional kendaraan pengangkut sampah.
Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan tahap awal untuk melihat peluang penerapan sistem serupa di Makassar. PT Yutaka Trans Fabio, kata dia, memiliki pengalaman mendukung operasional pengangkutan sampah di Kota Jambi.
Perusahaan itu menawarkan skema Business to Service (BTS) atau layanan berbasis jasa. Melalui pola tersebut, pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengadaan sistem dan perangkat operasional secara mandiri karena penyedia layanan menyiapkan kebutuhan operasionalnya.
“Jadi, ini pertemuan awal penjajakan. Kami melihat ada ketertarikan dari Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan sampah. Pola yang biasa kami jalankan adalah BTS atau by the service. Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan, kami yang menghadirkan layanan,” kata Novi.
Dia menambahkan, layanan yang ditawarkan berfokus pada mobilisasi dan pengangkutan sampah. Adapun pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) tetap mengikuti sistem yang ditetapkan pemerintah kota.
Sementara itu, Munafri Arifuddin mengatakan Pemkot Makassar mulai mengkaji pembenahan tata kelola persampahan secara menyeluruh. Menurut dia, transformasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi digital untuk memantau armada, tetapi juga perlu mengintegrasikan sistem operasional kebersihan yang selama ini berjalan dengan pola berbeda di setiap kecamatan.
Munafri menilai sistem pengangkutan sampah perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, karakteristik wilayah, dan kebutuhan pelayanan kebersihan di masing-masing kawasan.
“Dengan 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, dan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, kebutuhan pengangkutan sampah di setiap wilayah tidak bisa disamakan,” tandasnya.


Tinggalkan Balasan