SimpulRakyat.co.id, Tarakan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memperkuat upaya pengembangan usaha mikro melalui kemudahan legalitas, perlindungan usaha, akses pembiayaan, dan perluasan pasar.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang saat membuka Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Tarakan Art & Convention Centre (TACC), Rabu (11/11/2026).
Kegiatan bertema “Penguatan Pengusaha Mikro Melalui Legalitas, Pelindungan dan Perluasan Akses Pasar” itu turut dihadiri Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Helvi Moraza serta anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan Kaltara, Rahmawati Zainal, bersama sejumlah pemangku kepentingan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemprov Kaltara menandatangani nota kesepakatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). BRI juga menyerahkan hibah satu unit ambulans kepada Pemprov Kaltara untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Gubernur Zainal mengatakan usaha mikro memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kebijakan pengembangan UMKM di Kaltara perlu memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok usaha tersebut.
“Kebijakan pengembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Utara wajib memberikan perhatian utama kepada usaha mikro. Besarnya jumlah usaha mikro menunjukkan potensi dampak yang sangat luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zainal.
Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT), jumlah UMKM di Kaltara tercatat mencapai 51.840 unit. Sebagian besar di antaranya merupakan usaha mikro.
Data tersebut mencakup 14.548 unit usaha di sektor pariwisata, 6.227 unit di bidang kuliner, 611 unit kerajinan tangan, 468 unit sektor perumahan rakyat, serta 182 unit usaha di bidang kesehatan dan kecantikan.
Menurut Zainal, besarnya jumlah usaha mikro menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Sejumlah persoalan masih dihadapi pelaku usaha, mulai dari pengurusan legalitas dan akses permodalan hingga pengelolaan keuangan, manajemen bisnis, standar mutu produk, pemasaran, dan distribusi.
Tantangan tersebut semakin besar karena kondisi geografis Kaltara yang memiliki wilayah perbatasan serta jarak antardaerah yang berjauhan. Situasi ini turut memengaruhi distribusi produk dan upaya pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas.
“Penguatan usaha mikro tidak cukup hanya melalui bantuan peralatan atau modal, tetapi wajib disertai peningkatan kemampuan manajemen, pencatatan keuangan, inovasi produk, dan pengelolaan risiko,” tegasnya.
Selain peningkatan kapasitas usaha, Zainal menekankan pentingnya perlindungan bagi pelaku usaha mikro agar dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan lebih aman dan berkelanjutan.
Menurut dia, perlindungan tersebut mencakup akses penjaminan kredit, jaminan sosial, jaminan kesehatan, serta pendampingan hukum dan usaha.
“Pelaku usaha mikro perlu memperoleh pelindungan dan kepastian dalam menjalankan usaha. Akses jaminan kredit, pelindungan sosial, jaminan kesehatan, serta pendampingan hukum dan usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pelindungan UMKM,” ujarnya.
Melalui festival tersebut, Pemprov Kaltara berharap kolaborasi pemerintah, perbankan, dunia usaha, dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung perkembangan usaha mikro.
“Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem usaha mikro di Provinsi Kalimantan Utara. Semoga usaha mikro di Kaltara semakin legal, terlindungi, produktif, dan berdaya saing,” pungkas Zainal. (James)
Tinggalkan Balasan