SimpulRakyat.co.id, Luwu – Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Luwu menetapkan oknum anggota DPRD Kabupaten Luwu berinisial SPB, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengerusakan.

Penetapan tersangka tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Ibnu Robbani, saat dikonfirmasi pada Kamis (12/11/2026) siang.

“Sudah kami tetapkan tersangka, berkas saat ini sementara koordinasi dengan kejaksaan,” ungkap AKP Ibnu Robbani.

Meski telah menyandang status tersangka, SPB hingga saat ini belum dilakukan penahanan oleh penyidik.

Menurut Ibnu Robbani, pertimbangan tidak dilakukannya penahanan karena tersangka dinilai kooperatif selama proses penyidikan. Selain itu, ancaman pidana dalam perkara tersebut disebut berada di bawah lima tahun.

“Karena beliau kooperatif jadi tidak dilakukan penahanan, ancamannya di bawah lima tahun,” jelasnya.

Sementara itu, perkembangan penanganan perkara tersebut juga dikonfirmasi kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu, Prasetyo Purbo.

Prasetyo menjelaskan, berkas perkara yang dilimpahkan penyidik Polres Luwu saat ini telah memasuki tahap penelitian oleh jaksa setelah diterbitkannya surat P-16.

“Tahap penelitian dari jaksa P-16,” kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, pada tahapan tersebut jaksa masih melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diserahkan penyidik untuk memastikan apakah berkas tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil atau masih memerlukan kelengkapan.

“Kita masih melakukan penelitian berkas perkara dari penyidik untuk menentukan berkas lengkap atau tidak,” jelasnya.

Dengan demikian, proses hukum perkara dugaan pengerusakan pagar makam tersebut masih berjalan. Kejaksaan masih meneliti kelengkapan berkas sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Penetapan SPB sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara yang turut menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Luwu, mengingat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan anggota lembaga legislatif daerah.

Meski demikian, status tersangka tidak serta-merta berarti seseorang telah terbukti bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.