SimpulRakyat.co.id, Makassar – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan, Suwardi Thahir, menekankan pentingnya kemampuan humas pemerintah dalam mengemas informasi agar menarik perhatian media dan mudah dipahami masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Suwardi saat menjadi pembicara utama dalam Workshop Kehumasan dan Media Briefing 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Senin (9/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang, dengan menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas komunikasi publik, transparansi informasi, serta penguatan hubungan antara instansi pemerintah dan media massa.

“Humas memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara lembaga pemerintah, media, dan masyarakat. Karena itu, tugas kehumasan tidak cukup hanya mendokumentasikan kegiatan pimpinan atau menyampaikan laporan aktivitas instansi,” katanya,

Menurutnya, humas harus mampu mengolah program dan kegiatan lembaga menjadi informasi yang memiliki nilai berita, relevan, edukatif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dia mencontohkan, kegiatan sederhana sekalipun dapat menarik perhatian publik apabila disajikan dengan pendekatan yang tepat dan didukung informasi yang kuat. Sebaliknya, program besar yang memberikan manfaat luas berpotensi tidak diketahui masyarakat jika tidak didukung strategi komunikasi dan publikasi yang baik.

Suwardi juga menekankan pentingnya penguasaan teknik penulisan siaran pers, pemahaman terhadap standar redaksi media, serta kemampuan membangun hubungan profesional dengan wartawan.

“Pemahaman terhadap kebutuhan media menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kehumasan,” tambah dia,

Selain kemampuan mengemas informasi, Suwardi menyoroti pentingnya kemitraan antara humas dan media dalam memperluas jangkauan informasi pelayanan publik.

“Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai program, kebijakan, dan berbagai inovasi pelayanan pemerintah, termasuk di sektor keimigrasian,” terangnya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa hubungan kemitraan tidak boleh menghilangkan independensi pers. Wartawan tetap harus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang, membuka kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kehumasan dan memperkuat komunikasi dengan media.

“Melalui workshop ini, jajaran keimigrasian diharapkan semakin mampu menyampaikan informasi mengenai layanan paspor, administrasi keimigrasian, pengawasan warga negara asing, serta inovasi pelayanan secara transparan dan mudah dipahami masyarakat,” imbuh dia.

Diketahui, kegiatan Workshop Kehumasan dan Media Briefing 2026 menjadi forum penguatan kapasitas komunikasi publik sekaligus mendorong hubungan profesional antara jajaran keimigrasian dan insan pers. (James)