SimpulRakyat.co.id, Makassar – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan evaluasi internal untuk membenahi struktur kepengurusan dan keanggotaan di sejumlah kabupaten/kota.

Evaluasi tersebut dilakukan dalam rapat internal PWI Sulsel yang dipimpin Ketua PWI Sulsel Suwardi Thahir, Rabu (12/8/2026).

Rapat turut dihadiri jajaran pengurus harian, yakni Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Iga K, dan Abdullah Rattingan. Sementara Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi mengikuti rapat secara daring.

Suwardi mengatakan, evaluasi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja FAS Rahmat ke sejumlah kabupaten/kota di Sulsel.

“Agenda ini digelar untuk mengevaluasi kondisi pengurus dan keanggotaan PWI di daerah, menindaklanjuti laporan hasil kunjungan kerja FAS Rahmat ke sejumlah kabupaten,” ujar Suwardi.

Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan, antara lain penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua, penertiban keanggotaan, penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA), serta regenerasi kepemimpinan.

FAS Rahmat yang juga menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel memaparkan kondisi organisasi dan sejumlah kendala administrasi yang ditemukan selama supervisi di daerah.

PWI Sulsel selanjutnya akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap data keanggotaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan organisasi.

Beberapa daerah yang menjadi perhatian dalam proses pembenahan tersebut yakni PWI Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja.

Persoalan yang ditemukan berbeda-beda, mulai dari struktur kepemimpinan hingga status dan administrasi keanggotaan.

“Kami akan menata ulang seluruh struktur berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku, sekaligus berkoordinasi intensif dengan DKP,” kata Suwardi.

Di Kabupaten Wajo, sejumlah anggota mengajukan pembaruan identitas media yang tercantum dalam KTA agar sesuai dengan tempat mereka bertugas saat ini.

Tingkat keaktifan anggota di daerah tersebut juga akan diverifikasi untuk memperbarui data keanggotaan apabila diperlukan.

Sementara di Kabupaten Bone, PWI Sulsel akan segera menunjuk Plt ketua baru.

Rapat juga membahas keluhan dari sejumlah daerah mengenai proses pengurusan dan perpanjangan KTA yang dinilai masih mengalami keterlambatan.

Suwardi mengakui respons administrasi dari tingkat provinsi pada periode sebelumnya menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki.

Menurut dia, pembenahan pelayanan KTA diperlukan agar administrasi dan status keanggotaan wartawan di daerah dapat ditata dengan lebih baik.

Persoalan regenerasi menjadi perhatian tersendiri di Kabupaten Enrekang. Saat ini, hanya sekitar tiga anggota yang tercatat aktif di daerah tersebut.

Kondisi itu dinilai menjadi tantangan bagi keberlangsungan organisasi dan regenerasi kepemimpinan PWI di Enrekang.

Rapat internal tersebut kemudian menyepakati penertiban administrasi KTA dan validasi data anggota di seluruh kabupaten/kota sebagai salah satu agenda prioritas PWI Sulsel dalam satu tahun ke depan.

“Waktu satu tahun mendatang, penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi kartu, hingga penguatan struktur daerah harus menjadi fokus kerja bersama,” tegas Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Mappiar.

PWI Sulsel berharap pembenahan struktur dan administrasi tersebut dapat memperkuat tata kelola organisasi di daerah sekaligus mendorong pengelolaan organisasi yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel. (James)