SimpulRakyat.co.id, Makassar – Pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan menuai sorotan internal organisasi. Sejumlah aturan pencalonan Ketua PWI Sulsel dipersoalkan karena dinilai tidak memiliki landasan yang jelas dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi.
Kritik tersebut disampaikan mantan Sekertaris PWI Sulsel, Anwar Sanusi. Ia menilai sejumlah persyaratan yang diterapkan panitia konferensi berpotensi membatasi hak kader untuk maju dalam bursa pencalonan.
Beberapa syarat yang dipersoalkan antara lain kewajiban melampirkan surat bebas sanksi organisasi dari Dewan Kehormatan PWI, dukungan minimal 20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta persetujuan tertulis dari perusahaan media tempat anggota bernaung sesuai kartu anggota.
“Landasan membuat tata tertib itu harus PD/PRT, bukan justru membuat syarat baru yang berpotensi menyulitkan calon,” kata Anwar di Makassar, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, tata tertib konferensi seharusnya menjadi instrumen untuk menjamin proses demokrasi organisasi berjalan terbuka dan adil.
Selain mempersoalkan aturan pencalonan, Anwar juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum panitia pengarah (steering committee/SC) maupun panitia pelaksana (organizing committee/OC) dalam dinamika dukungan calon Ketua PWI Sulsel.
Dia menilai keterlibatan panitia dalam kontestasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai independensi konferensi.
“Kalau panitia ikut bermain dalam dukungan calon, tentu ini akan menimbulkan pertanyaan soal netralitas penyelenggara,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada proses verifikasi peserta dan calon yang disebut belum transparan. Menurut Anwar, terdapat kerancuan administratif dalam mekanisme pendaftaran karena muncul peserta yang disebut mendaftar atas nama institusi media, bukan secara personal sebagai kandidat.
“Ada kesan informasi calon baru dibuka saat pengembalian formulir. Mekanisme seperti ini menimbulkan banyak tanda tanya,” kata dia.
Anwar mendesak PWI Pusat untuk turun tangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konferensi guna mencegah polemik berkepanjangan di internal organisasi.
Dia berharap dinamika yang terjadi di Sulawesi Selatan tidak berujung seperti polemik Konferensi PWI Sulawesi Utara yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.
“Jangan sampai PWI Sulsel mengalami kegaduhan yang sama. Semua pihak punya tanggung jawab menjaga marwah organisasi,” tandas Anwar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari panitia Konferensi PWI Sulsel terkait kritik dan tudingan tersebut. (James)
Tinggalkan Balasan