SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kembali diramaikan isu tak sedap setelah sebuah status WhatsApp yang diduga milik anggota DPRD Pangkep dari Partai NasDem, Ikbal, beredar luas di media sosial.
Tangkapan layar status tersebut memicu spekulasi mengenai dugaan praktik “bagi-bagi fee” pada proyek swakelola hingga menyeret nama aparat penegak hukum.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Ikbal segera menggelar konferensi pers di Raiza Cafe, Pangkep, Selasa (25/11/2025).
Dia membenarkan bahwa status WA yang beredar itu berasal dari nomornya, namun menegaskan bahwa unggahan itu muncul akibat kesalahan teknis.
“Saya mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Seharusnya chat itu saya kirimkan secara pribadi kepada seorang kontraktor bernama Pablo, bukan ke status WA. Begitu menyadari kesalahan, saya langsung menghapusnya,” ujar Ikbal.
Meski begitu, ia membantah bahwa percakapan dalam tangkapan layar tersebut merupakan instruksi untuk membagi fee proyek. Menurut dia, pesan itu adalah komunikasi internal yang kemudian dipotong dari konteks sehingga menimbulkan tafsir yang keliru.
“Saya tidak pernah terlibat dalam praktik meminta, mengatur, atau menerima fee proyek. Sama sekali tidak ada transaksi ilegal seperti yang ramai dibicarakan di media sosial,” kata Ikbal.
Terpisah, Sekretaris Partai NasDem Kabupaten Pangkep, Kadir Emo, mengatakan partai akan memanggil Ikbal untuk dimintai klarifikasi internal. Pemanggilan itu dijadwalkan pada Kamis esok.
“Meskipun yang bersangkutan telah memberikan penjelasan kepada publik, kami tetap akan memanggil Ikbal untuk mengklarifikasi dugaan praktik bagi-bagi fee proyek yang mencuat melalui status WA tersebut,” ujar Kadir, Rabu (26/11).
Dia menekankan bahwa Partai NasDem tidak akan mentolerir praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Jika terbukti bersalah, kata Kadir, partai akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan internal.
Kasus ini menjadi ujian bagi Partai NasDem di Pangkep dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik. Masyarakat kini menanti langkah konkret dan jawaban pasti dari seluruh pihak terkait.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun pemerintah daerah.
1 Komentar