SimpulRakyat.co.id, Makassar – Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, menyoroti ketidakadilan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam distribusi proyek jalan multiyears.
Menurutnya, hingga saat ini wilayah Luwu Raya belum mendapatkan satu pun proyek jalan multiyears, meskipun memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan serta luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Pelantikan Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL Raya) Periode 2025-2027 di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (1/10/2025) malam.
“Rasa-rasanya kurang adil. Luwu Raya dengan semua data statistik dan potensi keekonomiannya tidak mendapatkan proyek jalan multiyears dari Pemprov. Ada apa?” kata Hasbi.
Hasbi menegaskan, jalan merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan aksesibilitas, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jalan itu kunci pembangunan. Kalau ada jalan, akses terbuka, ekonomi rakyat bergairah. Apalagi jika dikerjakan dengan pola multiyears yang lebih terjamin kualitas dan keberlanjutannya,” ujarnya.
Mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulsel itu menilai Pemprov Sulsel justru terkesan menganaktirikan Luwu Raya, sementara daerah lain menikmati proyek-proyek tersebut.
“Kontribusi Luwu Raya terhadap perekonomian provinsi bahkan nasional sangat besar. Dengan luas wilayah mencapai sepertiga Sulsel dan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa, seharusnya Luwu Raya mendapat porsi pembangunan yang lebih proporsional,” tandasnya.
Berdasarkan data, proyek jalan multiyears Pemprov Sulsel dianggarkan hingga Rp2,2 triliun untuk periode 2025-2027.
Dana tersebut terbagi dalam lima paket preservasi jalan dengan sumber pendanaan dari APBD Sulsel.
Paket 1 senilai Rp489 miliar mencakup ruas Malino–Batas Sinjai (Kabupaten Gowa), Batas Gowa-Tondong-Sinjai (Kabupaten Sinjai), Jalan Aroepala (Makassar), Jalan Hertasning (Makassar), Jalan Tun Abdul Razak (Gowa), Tanete-Tanaberu-Bulukumba, hingga Sungguminasa-Malino (Kabupaten Gowa).
Paket 2 senilai Rp278 miliar meliputi ruas Palangga-Salekoa-Batas Takalar (Kabupaten Gowa), Tanakaraeng-Sapaya-Batas Jeneponto, Palleko-Towata (Kabupaten Takalar), Panciro-Batas Kota Makassar, hingga Mario-Binabaru-Batas Pinrang (Kabupaten Sidrap).
Selanjutnya, paket 3 senilai Rp488 miliar tersebar di Sidrap, Pinrang, Enrekang, Toraja, Soppeng, dan Barru.
Kemudian, paket 4 senilai Rp630 miliar meliputi ruas jalan di Soppeng, Bone, dan Wajo, serta paket 5 senilai Rp389 miliar meliputi ruas jalan di Bone, Barru, Pangkep, dan Soppeng.
Hasbi menilai kondisi tersebut menjadi alarm penting agar Pemprov Sulsel lebih serius memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Luwu Raya.
“Jangan dipandang sebelah mata. Luwu Raya pantas mendapatkan porsi yang adil dalam proyek strategis daerah,” ujarnya. (*)
Tinggalkan Balasan