SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Pemerintah Desa (Pemdes) Mattiro Ujung bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar layanan jemput bola administrasi kependudukan (Adminduk) langsung di desa.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (9/10/2025) itu bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan Disdukcapil. Kolaborasi antara Pemdes Mattiro Ujung dan Disdukcapil Pangkep ini mendapat sambutan hangat dari warga setempat.
“Kami sangat terbantu dengan adanya layanan ini. Urus dokumen jadi lebih mudah dan cepat tanpa harus jauh-jauh ke Pangkep,” ujar salah seorang warga dengan antusias.
Melalui kegiatan tersebut, tim Disdukcapil Pangkep menghadirkan berbagai layanan penting, mulai dari perekaman dan pencetakan KTP-el, penerbitan dan perubahan Kartu Keluarga (KK), pendaftaran pindah datang penduduk, penerbitan akta kelahiran dan kematian, hingga pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).
Kepala Desa Mattiro Ujung, Hasanuddin, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Disdukcapil dalam memperluas akses pelayanan bagi warga desa. Ia menilai kegiatan jemput bola ini sebagai wujud nyata kolaborasi pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Kami berharap seluruh warga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melengkapi dokumen kependudukannya,” kata Hasanuddin.
Layanan jemput bola tersebut berlangsung di balai desa dan diikuti oleh warga dari berbagai dusun. Petugas Disdukcapil juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan yang valid sebagai dasar dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Program jemput bola administrasi kependudukan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pangkep untuk memperkuat pelayanan publik berbasis kemudahan akses dan pemerataan layanan hingga ke tingkat desa. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi warga yang terkendala dalam memperoleh dokumen kependudukan resmi.
Tinggalkan Balasan