SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Enam bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam dalam sebuah diskusi publik yang digelar Universitas Paramadina bekerja sama dengan Institut Harkat Negeri di Kampus Paramadina Trinity Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Mengusung tema “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo: The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly”, diskusi ini menjadi ruang refleksi terhadap capaian awal pemerintahan Prabowo usai melewati masa 100 hari pertama, yang sering disebut sebagai periode ‘bulan madu’ politik.
Wakil Rektor Paramadina, Handi Risza Idris, menekankan bahwa setiap transisi kekuasaan membawa ekspektasi baru. Namun, ekspektasi itu, katanya, harus bertarung dengan kenyataan—terutama dalam menghadapi warisan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.
“Enam bulan pertama adalah fase penting. Dari sini publik bisa menilai: apakah pemerintahan ini akan melanjutkan cara lama atau memberi warna baru yang lebih segar?” ujar Handi.
Ketua Institut Harkat Negeri dan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, mengulas kepemimpinan dari kacamata Power Distance Index (PDI), konsep yang menggambarkan seberapa besar kesenjangan antara penguasa dan rakyat diterima dalam sebuah negara.
“Indonesia punya indeks PDI tinggi. Artinya, struktur kekuasaan kita sangat hierarkis dan tertutup terhadap dialog,” ujar Sudirman.
Menurutnya, kondisi ini membuka ruang bagi praktik nepotisme karena kekuasaan didistribusikan lebih karena kedekatan, bukan karena kompetensi.
“Jika kita ingin pemerintahan yang sehat, maka jarak antara pemimpin dan rakyat harus didekatkan. Tanpa itu, oligarki akan terus dominan dan reformasi hanya jadi slogan,” tambahnya.
Kritik tajam datang dari Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam enam bulan terakhir, terutama soal korupsi.
“Korupsi hari ini adalah extraordinary crime. Jaringannya bukan hanya vertikal tapi juga horizontal, menjangkau hampir seluruh lembaga negara,” ungkap Mahfud.
Ia menyinggung kasus korupsi yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk upaya manipulatif melalui alat hukum seperti onslag dan vonis ringan sarat pemerasan.
Mahfud juga menyoroti kasus Pagar Laut yang disebutnya penuh kejanggalan.
“Ada pemalsuan ratusan sertifikat tanah. Tapi hanya satu lurah dijadikan tersangka. Mustahil tanpa keterlibatan pejabat tinggi,” katanya.
Ia mendorong Kejaksaan Agung untuk mengambil alih penyelidikan tanpa perlu menunggu proses di kepolisian.
Direktur Tempo Media Group, Budi Setyarso, mengingatkan bahwa tantangan terhadap kebebasan pers tak hanya terjadi dalam enam bulan terakhir, tetapi merupakan persoalan sistemik yang terus berulang.
“Semua penguasa tidak nyaman dengan pers yang bebas. Sejarah membuktikan itu,” ujarnya, seraya mengingatkan kembali pada peristiwa pembredelan 12 media pada peristiwa Malari 1974 dan Tempo pada 1994.
Ia menilai kondisi saat ini mengarah ke pola serupa.
“Ruang publik menyempit. Suara berbeda dipinggirkan, bahkan disingkirkan. Kita butuh media yang independen lebih dari sebelumnya,” tegasnya.
Ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin, turut menggarisbawahi tantangan ekonomi. Ia menyebut fiskal mengalami tekanan dengan penurunan 16,7% pada kuartal pertama tahun ini, diperburuk oleh hilangnya dividen BUMN yang dialihkan ke Indonesia Investment Authority.
Wijayanto juga menyoroti pelemahan rupiah yang terjadi terhadap lebih dari 70% mata uang dunia, meski dolar AS juga menurun.
“Kita lupa bahwa rupiah juga rentan karena struktur ekonomi kita rapuh,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa deindustrialisasi dini dan meningkatnya fenomena economic financialization membuat pertumbuhan sektor riil makin sulit tercapai. Di sisi lain, angka PHK meningkat, sementara pinjaman online (pinjol) justru melonjak.
“Struktur ekonomi kita butuh reformasi serius. Kalau tidak, kita akan terus jadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi global,” pungkasnya. (Arief Tito)
Tinggalkan Balasan