SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Upaya membedah hubungan strategis Indonesia dan Malaysia dengan Tiongkok, Paramadina Graduate School of Diplomacy bersama Paramadina Public Policy Institute, Bait Al Amanah, dan Forum Sinologi Indonesia menggelar seminar bertajuk “Dancing With The Dragon? Indonesia and Malaysia Policies Towards China” di Trinity Tower, Kampus Kuningan Universitas Paramadina, Kamis (16/1/2025).
Prof. Cheng-Chwee Kuik, ahli hubungan internasional dari Universiti Kebangsaan Malaysia, memaparkan strategi Malaysia dalam menjaga keseimbangan diplomatik di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok.
“Malaysia, sebagai negara kecil, harus cerdas menavigasi hubungan dengan kekuatan besar demi melindungi kepentingan nasional,” ujarnya.
Tiongkok, sebagai mitra dagang terbesar Malaysia, memainkan peran sentral dalam kebijakan luar negeri negara tersebut. Program strategis seperti Belt and Road Initiative (BRI) memperkuat kerja sama ekonomi bilateral, meskipun Malaysia tetap memperluas hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan negara lain untuk menjaga diversifikasi ekonomi.
Malaysia, yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Tiongkok sejak 1974, terus menunjukkan komitmennya terhadap kerja sama jangka panjang. Prof Kuik memperkenalkan konsep ‘equi-distance’—strategi menjaga keseimbangan diplomatik di tengah persaingan geopolitik kekuatan besar.
“Pendekatan fleksibel menjadi kunci bagi Malaysia untuk tetap relevan di tengah dinamika global. Keseimbangan antara ketergantungan ekonomi pada Tiongkok dan kolaborasi keamanan dengan negara-negara Barat adalah upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan peran Malaysia,” jelasnya.
Dari sisi Indonesia, Ahmad Khoirul Umam, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, menyoroti pentingnya kebijakan luar negeri yang berbasis prinsip untuk menghadapi tantangan geopolitik. Umam mengedepankan prinsip ‘equal distance’ dalam diplomasi Indonesia, yang mengedepankan keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar.
“Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk tetap menjadi mediator dan penyeimbang di kawasan Indo-Pasifik. Prinsip anti-kolonialisme dan solidaritas negara berkembang yang diwariskan oleh pendiri bangsa tetap menjadi landasan kebijakan luar negeri kita,” kata Ahmad.
Indonesia juga disebut terus memainkan peran aktif dalam forum global seperti ASEAN Summit dan G20. Menurutnya, pendekatan hedging—strategi yang menggabungkan realisme pragmatis dengan prioritas domestik—membantu Indonesia menjaga kepentingan strategis jangka panjangnya.
“Komitmen terhadap hukum laut internasional UNCLOS menjadi bukti nyata peran Indonesia dalam menciptakan stabilitas kawasan,” tegasnya.
Paramadina Public Policy Institute, tambah Umam, berkomitmen menjadi pusat kajian strategis untuk mendukung pengembangan kebijakan luar negeri Indonesia yang berbasis riset dan kolaborasi internasional. Seminar ini menjadi panggung penting untuk memperdalam diskusi tentang peran diplomasi strategis di tengah dinamika global yang semakin kompleks. (*)
Tinggalkan Balasan