SimpulRakyat.co.id, Tanjung Selor – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ingkong saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel) di ruang kerjanya, Rabu (16/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ingkong dan pengurus PWI Sulsel membahas sejumlah persoalan pembangunan di Kaltara, terutama infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi material jembatan tipe Bailey di sepanjang Jalan Trans Nasional Long Semamu, Kabupaten Malinau.
Menurut Ingkong, material jembatan yang dibeli menggunakan dana APBN sejak 2018-2019 tersebut dilaporkan berserakan di sejumlah lokasi, termasuk di lereng gunung dan aliran sungai.
“Yang jelas itu sangat merugikan masyarakat. Besinya sudah masuk ke lokasi, dan pusat menganggap bahwa itu sudah dibangun. Tapi buktinya sampai sekarang belum tuntas dibangun!” kata Ingkong, Rabu.
Ingkong juga menyoroti sejumlah jembatan di kawasan Apokayan yang menurutnya belum dikerjakan secara optimal. Beberapa lokasi yang disebut antara lain Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu (Long Nawang), dan Kayan Hilir.
Ia mengatakan, pembangunan sejumlah proyek tersebut merupakan kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Karena itu, Ingkong meminta instansi terkait turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi proyek dan mengevaluasi pelaksanaannya.
“Kalau memang tidak beres, tidak dibangun, malah dibuang, ya tentu itu ada kerugian negara. Kalau bisa lapor ke polisi, diviralkan, kalau boleh sampai ke Presiden lah melaporkan!” ujarnya.
Ingkong mengatakan dugaan kerugian negara harus ditindaklanjuti melalui mekanisme dan lembaga yang berwenang. Menurut dia, pembangunan infrastruktur harus diawasi agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan BPJN Kaltara, Dani Wiranto, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi proyek yang dipersoalkan.
“Saya mau ke lapangan dulu, cek lokasi sesuai koordinat yang disampaikan,” kata Dani melalui pesan singkat, Senin (14/9/2026), sebagaimana dikutip dari DetikKalimantan.
Pengecekan tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi material, progres pekerjaan, serta kesesuaian pelaksanaan proyek dengan perencanaan.
Dalam audiensi tersebut, Ingkong juga menyampaikan bahwa pembangunan Kaltara, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman, menghadapi tantangan geografis yang cukup berat.
Menurut dia, konektivitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ingkong.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulsel Dahlan Abubakar, Bendahara PWI Sulsel sekaligus Direktur Utama PT Pedoman Rakyat Utama James Wehantouw, serta anggota Dewan Redaksi Pedomanrakyat.co.id Muh. Thalib Ramadhan.
Pertemuan tersebut membahas peran pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengawal pembangunan daerah, termasuk persoalan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara. (James)
Tinggalkan Balasan