SimpulRakyat.co.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan.

Terkait hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar menyalurkan air bersih ke 23 titik di lima kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli Tahar mengatakan penyaluran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kesulitan mendapatkan air bersih.

“Penyaluran air bersih ini bentuk kepedulian Pemerintah Kota, sesuai arahan Bapak Wali Kota, kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Hari ini ada 23 titik yang kita distribusikan langsung,” ujar Fadli, Sabtu (22/8/2026),

Lima kecamatan yang menjadi sasaran distribusi air bersih tersebut yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang.

Air bersih diangkut menggunakan mobil tangki dan disalurkan ke lokasi yang sebelumnya telah menjalani asesmen BPBD serta dilaporkan mengalami kekurangan pasokan air.

“Kita antarkan langsung melalui mobil tangki air. Hari ini kita pastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” kata Fadli.

Berdasarkan hasil asesmen BPBD Makassar, terdapat enam kecamatan yang terdampak kekeringan secara langsung dan sistemik.

Keenam kecamatan tersebut yakni Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.

“Enam wilayah terdampak kekeringan sesuai hasil kajian, yakni Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala,” ujar Fadli.

Kecamatan Tallo, khususnya Kelurahan Buloa, menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan kekeringan.

Meski demikian, BPBD menyatakan distribusi air bersih tetap dapat dilakukan di kecamatan lain yang mengalami kesulitan memperoleh air.

“Penyaluran air bersih ini kami akan distribusi untuk semua kecamatan di seluruh Kota Makassar, kecuali Kecamatan Sangkarrang,” kata Fadli.

Menurut dia, kekeringan dipengaruhi kondisi musim kemarau dan fenomena El Nino yang berdampak terhadap ketersediaan sumber air.

Kondisi tersebut, kata Fadli, menyebabkan berkurangnya cadangan air dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah kawasan permukiman.

“Untuk kebutuhan mendasar kehidupan manusia itu adalah air bersih. Jadi hari ini kita buka kembali penyaluran air bersih untuk masyarakat,” ujarnya.

BPBD Makassar mengimbau warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih segera melapor agar dapat dilakukan asesmen dan penentuan kebutuhan di lokasi terdampak.

Laporan dapat disampaikan melalui aplikasi Lontara Plus, layanan darurat 112, atau hotline BPBD di nomor 08155112112 yang dibuka selama 24 jam.

“Setiap hari kita membuka call center untuk masyarakat yang kekurangan air. Bisa melalui aplikasi Lontara Plus, call center darurat 112, atau hotline BPBD 08155112112. Hotline ini dibuka 24 jam,” kata Fadli.

Penanganan kekeringan, lanjut dia, tidak hanya dilakukan melalui distribusi air menggunakan mobil tangki.

Untuk jangka pendek, pemerintah memasok air bersih ke kawasan yang mengalami kekurangan air. Sementara untuk jangka menengah, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sumber air alternatif.

Dinas Pekerjaan Umum Makassar telah mengerjakan sejumlah titik sumur dalam di beberapa kecamatan.

“Untuk jangka pendek kita langsung melakukan penyaluran ke masyarakat. Untuk jangka menengah, Dinas PU telah melakukan pengerjaan titik-titik sumur dalam di beberapa kecamatan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih mandiri,” ujar Fadli.

Selain itu, Pemkot Makassar memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana).

Penanganan kekeringan juga melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat kecamatan.

Fadli mengatakan Pemkot Makassar telah mengaktifkan Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar.

“Ini bukan hanya BPBD yang bergerak. Ini Pemerintah Kota Makassar,” katanya.

BPBD memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

Fadli meminta warga segera melaporkan kekurangan air agar pemerintah dapat melakukan asesmen dan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak. (**)