SimpulRakyat.co.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan mulai 7 Agustus 2026. Sebanyak 47.252 warga atau 13.929 kepala keluarga (KK) dilaporkan terdampak krisis air bersih.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar menunjukkan warga terdampak tersebar di enam kecamatan, yakni Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala.
Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni 14.787 jiwa. Selanjutnya Tallo sebanyak 10.672 jiwa dan Tamalanrea 9.947 jiwa.
Kepala BPBD Makassar M Fadli Tahar mengatakan, penetapan status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dan distribusi air bersih kepada warga terdampak.
“Dalam kondisi tanggap darurat, kita tidak ingin masyarakat menunggu. Seluruh potensi yang tersedia harus kita konsolidasikan dan langsung digerakkan ke wilayah yang membutuhkan,” kata Fadli kepada wartawan, Kamis (13/8/2026) lalu.
Saat ini, penanganan difokuskan pada distribusi air bersih dan penyediaan tandon di wilayah terdampak. Sebanyak 17 tandon telah ditempatkan di Ujung Tanah, 8 tandon di Biringkanaya, dan 10 tandon di Tallo.
BPBD menyatakan distribusi bantuan akan disesuaikan dengan hasil asesmen dan kebutuhan warga di lapangan selama masa tanggap darurat.
Sementara itu, Prakirawan BMKG Wilayah IV Makassar Rekun Matandung mengatakan kondisi kekeringan saat ini diperparah oleh fenomena El Nino.
Menurut dia, puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus dan September. Kehadiran El Nino yang berada pada kategori kuat membuat kondisi kering menjadi semakin ekstrem.
“Saat ini kita di kondisi puncak musim kemarau Agustus dan September. Kita sudah kemarau, baru saat ini ada El Nino dengan kategori kuat, itu akan semakin memperparah kekeringan di puncak musim kemarau,” kata Rekun, Jumat (14/8/2026).
Rekun menjelaskan, El Nino dapat mengurangi curah hujan di Indonesia karena memengaruhi pergerakan massa udara dan pembentukan awan.
Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah berpotensi mengalami kekeringan lebih panjang. Kekeringan bahkan masih mungkin berlangsung hingga awal 2027.
Selain krisis air bersih, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan selama periode kemarau.
“Mungkin ke depan ini kita mesti perlu antisipasi akan kurang sekali air saat di puncaknya, karena memang Agustus dan September ini berpotensi tidak ada hujan sama sekali,” pungkas Rekun.
Tinggalkan Balasan