SimpulRakyat.co.id, Luwu – Komisi II DPRD Kabupaten Luwu mencak-mencak setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, M Rudi, tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas ancaman kekeringan lahan pertanian dan potensi gagal panen masyarakat.
RDP digelar di Ruang Musyawarah DPRD Luwu, Selasa (11/8/2026). Dalam rapat tersebut, sejumlah penyuluh pertanian menyampaikan kondisi lahan persawahan di wilayah masing-masing yang mulai terdampak kekeringan.
Ketua Komisi II DPRD Luwu, Wahyu Napeng, menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan cepat karena menyangkut keberlangsungan produksi pertanian dan kehidupan ekonomi petani.
“Ini masalah masyarakat, khususnya petani. Kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan. Tanah mulai retak dan petani terancam gagal panen. Seharusnya pemerintah hadir dan memberikan solusi,” tegas Wahyu.
Data yang disampaikan dalam RDP menunjukkan kondisi lahan pertanian di sejumlah wilayah mulai mengkhawatirkan.
Penyuluh Pertanian Kecamatan Larompong, Idris, memaparkan kondisi beberapa wilayah binaannya.
Di Kelurahan Larompong, terdapat sekitar 187 hektare lahan pertanian. Namun, baru 14,5 hektare yang telah ditanami.
Sementara di Komba, dari total 167 hektare lahan, sekitar 140 hektare telah ditanami.
Untuk Komba Selatan, terdapat sekitar 177 hektare lahan pertanian, tetapi baru 10 hektare yang telah ditanami.
Kondisi serupa juga terjadi di Bilante. Dari sekitar 182 hektare lahan, sebanyak 60 hektare telah ditanami. Petani di wilayah tersebut diperkirakan hanya memiliki waktu sekitar 10 hari sebelum kondisi air semakin mengkhawatirkan.
Sementara di Kamanre, terdapat sekitar 80 hektare lahan yang membutuhkan pasokan air. Petani berharap bantuan pompa dapat segera direalisasikan karena diperkirakan dalam 10 hari ke depan sumber air di wilayah tersebut akan semakin mengering.
Selain itu, Hasri dari Kecamatan Ponrang Selatan turut menyampaikan kondisi pertanian di wilayahnya. Ia meminta pemerintah melakukan pembenahan terhadap Bendungan Desa Jenne Maeja agar dapat kembali berfungsi optimal untuk mendukung kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat.
Dalam rapat tersebut, kebutuhan terhadap pompanisasi menjadi salah satu solusi yang paling banyak disampaikan untuk mengantisipasi kekeringan.
Tercatat delapan kecamatan hadir dalam pembahasan tersebut dan masing-masing mengusulkan solusi pompanisasi. Dengan demikian, kebutuhan yang disampaikan mencapai delapan unit pompa, masing-masing untuk membantu pengairan wilayah pertanian yang terdampak.
Wahyu Napeng menegaskan, DPRD tidak ingin persoalan tersebut baru ditangani setelah petani mengalami gagal panen.
“Petani membutuhkan kehadiran pemerintah sekarang, bukan nanti setelah gagal panen,” ujarnya.
Ia meminta Pemkab Luwu segera memetakan lahan yang mengalami kekurangan air dan mempercepat penyediaan sarana pompanisasi maupun perbaikan infrastruktur pengairan yang dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan segera mengingat sebagian lahan sudah ditanami dan membutuhkan kepastian ketersediaan air agar tanaman tidak mengalami kerusakan.
Wahyu bahkan mengancam akan mengambil langkah tegas dengan memboikot pembahasan agenda lainnya bersama pihak eksekutif apabila persoalan petani tidak segera mendapatkan penyelesaian.
“Kami bisa saja menghentikan atau memboikot pembahasan yang lain dengan eksekutif kalau persoalan petani ini tidak segera diselesaikan. Jangan sampai masalah masyarakat dibiarkan sementara agenda-agenda lain terus berjalan,” tegasnya.
Sekda Tidak Hadir karena Rapat Bersama Bupati
Sementara itu, staf bagian persidangan DPRD Luwu menjelaskan bahwa Sekda M. Rudi tidak hadir dalam RDP karena sedang mengikuti rapat lain di ruang Bupati Luwu.
Rapat tersebut disebut juga merupakan agenda penting sehingga Sekda tidak dapat menghadiri RDP bersama Komisi II DPRD Luwu.
Meski demikian, kondisi kekeringan yang disampaikan dalam RDP menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah.
Dengan ancaman kekeringan yang diperkirakan semakin parah dalam beberapa hari ke depan, petani berharap pemerintah segera merealisasikan pompanisasi serta memperbaiki sarana pengairan agar lahan yang telah ditanami tidak berujung gagal panen.
Tinggalkan Balasan