SimpulRakyat.co.id, Bontang – Indonesia mencatat sejarah baru dalam transformasi industri pertanian dan kimia nasional. Kini, negara yang dulunya kerap menghadapi tantangan pasokan pupuk, telah bertransformasi menjadi negara pengekspor dengan surplus produksi besar.

Hal ini ditandai dengan keberhasilan pelepasan ekspor perdana pupuk urea ke Australia yang bernilai mencapai Rp7 triliun.

Pencapaian strategis ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat meninjau langsung pelepasan ekspor produk PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5/2026).

Ekspor ini berlangsung melalui skema kerja sama government-to-government (G2G) yang memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global.

Pada tahap awal, sebanyak 47.250 ton pupuk urea telah dilepas dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Jumlah ini merupakan bagian dari komitmen pasokan sebesar 250.000 ton, yang rencananya akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton. Jika terpenuhi sepenuhnya, nilai kerjasama ini akan menyentuh angka Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton. Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja keras dan capaiannya,” ujar Mentan Amran.

Keberhasilan menembus pasar Australia ini menjadi bukti nyata daya saing produk dalam negeri semakin kuat. Tidak berhenti di sana, pemerintah kini telah membidik pasar-pasar strategis lainnya. Sejumlah negara besar telah menyatakan minat tinggi untuk mengimpor pupuk dari Indonesia.

“Setelah Australia, kita arahkan pasar ke negara lain. Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton. Ada juga permintaan dari Filipina, Brazil, Bangladesh, dan beberapa negara lain. Ini yang patut kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.

Menurut Mentan Amran, kemajuan pesat sektor pupuk nasional ini tidak terlepas dari serangkaian kebijakan strategis besar yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahan, mulai dari hulu hingga hilir. Langkah pertama yang revolusioner adalah peningkatan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan ini memperluas manfaat hingga menjangkau sekitar 160 juta jiwa yang bergantung pada sektor pertanian.

Selain penambahan volume, Presiden Prabowo juga memerintahkan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini dinilai sangat tepat di tengah gejolak geopolitik dunia yang membuat harga pupuk global melambung tinggi.

“Di saat dunia sedang panas dan harga pupuk naik, Alhamdulillah di Indonesia malah turun 20 persen. Volume juga bertambah. Inilah kebahagiaan bagi 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi kita,” tegas Amran.

Pembenahan juga dilakukan pada sisi regulasi dan distribusi. Pemerintah melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian/lembaga untuk memangkas birokrasi. Sistem penyaluran pun disederhanakan menjadi alur langsung: Kementan – PIHC – Gapoktan/Koperasi – Petani, agar pupuk lebih cepat sampai ke tangan pengguna.

Tak hanya itu, reformasi mekanisme subsidi pun digulirkan dengan memangkas berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, hingga PPN berganda. Langkah ini diproyeksikan menghemat negara hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi.

Pemerintah juga gencar melakukan revitalisasi industri melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, yang melibatkan anak usaha Pupuk Indonesia di berbagai daerah. Pabrik-pabrik tua yang boros energi diganti dengan fasilitas modern yang efisien, sehingga biaya produksi bisa ditekan hingga 26 persen lebih rendah. Melalui transformasi ini, pemerintah menargetkan penghematan subsidi kumulatif hingga Rp112 triliun pada tahun 2035, serta memangkas pemborosan hingga Rp14,4 triliun per tahun.

Berbagai proyek strategis telah mulai berjalan, di antaranya pembangunan Pabrik NPK Nitrat di Cikampek dan peremajaan Pabrik Amoniak di Bontang. Bahkan, Indonesia kini sedang mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang berkapasitas 2,5 juta ton dengan investasi sekitar USD 1,8 miliar, guna mendukung industri biodiesel dan mengurangi ketergantungan impor.

Di akhir pernyataannya, Mentan Amran menegaskan bahwa seluruh pembenahan ini bukan semata soal keuntungan industri, melainkan instrumen utama untuk menjamin kedaulatan pangan nasional.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional. Segala pembenahan ini diarahkan untuk swasembada pangan, kesejahteraan petani, kemandirian industri, dan ketahanan bangsa menghadapi krisis pangan global,” pungkasnya. (Irwan)