SimpulRakyat.co.id, Luwu – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komando Wilayah Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Luwu Raya menggelar aksi unjuk rasa di perempatan Lampu Merah Walikota Palopo, Sabtu (02/05/2026).
Dalam aksi tersebut, massa terlihat menyampaikan orasi secara bergantian, membakar ban bekas sebagai bentuk protes, serta membentangkan spanduk bertuliskan “MBG bukan solusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Para demonstran menggelar aksi ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), dengan menyampaikan tuntutan tegas agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Jenderal Lapangan Aksi, Agam, dalam orasinya menyampaikan bahwa program MBG merupakan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mulai dijalankan sejak tahun 2025, dengan dalih sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kecerdasan anak serta mendukung proses belajar mengajar. Namun, pihaknya menilai keberadaan program tersebut justru membawa dampak buruk bagi generasi penerus bangsa.
“Selama periode Januari hingga April 2026, ratusan siswa dan tenaga pendidik di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, dilaporkan mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu yang disediakan dalam program MBG. Berbagai gejala kesehatan seperti mual, pusing, diare, hingga gatal-gatal banyak muncul setelah mereka menyantap hidangan seperti sop galantin, spageti, dan bola daging. Fakta ini cukup menjadi bukti bahwa program MBG justru mengganggu kesehatan para siswa,” tegas Agam.
Sementara itu, Panglima Wilayah GAM Luwu Raya, Ahmad Hanifulla, juga menegaskan sikapnya bahwa program MBG dinilai justru melemahkan sistem pendidikan nasional. Menurutnya, tenaga pendidik seringkali ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan program ini di sekolah, sehingga menambah beban administrasi dan operasional yang harus dipikul guru. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi waktu efektif yang seharusnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Hal yang semakin memprihatinkan adalah di saat pemerintah mengusung kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas dana dari berbagai sektor, termasuk pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp223,5 triliun, di sisi lain justru mengalokasikan dana yang sangat besar untuk program MBG. Kami menilai langkah ini hanyalah alibi untuk melancarkan pelaksanaan program tersebut. Padahal, sektor pendidikan masih sangat membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahteraan guru yang hingga kini masih dinilai rendah,” ungkap Ahmad Hanifulla mengakhiri pernyataannya.
Tinggalkan Balasan