SimpulRakyat.co.id, Luwu – Rencana Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi menuai sorotan dan kritik dari berbagai kalangan. Salah satu penolakan datang dari Aktivis Pemuda Luwu Raya, Muh Huzair Tarmisi Alam, yang akrab disapa Ciwing.
Penolakan ini muncul di tengah meningkatnya gelombang demonstrasi terkait tuntutan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya yang hampir setiap hari terjadi di berbagai wilayah Tana Luwu.
Data menunjukkan, Sulawesi Selatan kini masuk dalam jajaran daerah dengan angka demonstrasi tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi latar belakang rencana pembentukan satgas oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.
Namun, Ciwing menilai rencana tersebut berpotensi melanggar prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara.
“Kami menolak keras rencana pembentukan satgas anti-demonstrasi. Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,” kata Ciwing ke media ini di Luwu, Kamis (12/2/2026).
Menurut dia, jika pemerintah membentuk satgas untuk pencegahan demonstrasi, maka hal itu dapat dimaknai sebagai upaya membatasi ruang demokrasi.
“Jika ingin mewujudkan ketertiban dan keamanan, pendekatan yang benar adalah dialog dan solusi konkret terkait Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya, bukan stigmatisasi terhadap demonstrasi itu sendiri,” ujarnya.
Ia juga menilai rencana tersebut justru berpotensi memicu perlawanan yang lebih luas di tengah masyarakat Tana Luwu.
“Ketika kritik dibalas dengan pembentukan satgas, yang lahir bukan ketertiban, melainkan perlawanan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah provinsi. Demokrasi tidak boleh dijaga dengan pembungkaman, tetapi dengan keberanian mendengar jeritan rakyat,” kata Ciwing.
Sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman menyatakan tingginya angka demonstrasi tidak bisa dianggap biasa karena dinilai dapat memengaruhi iklim investasi di Sulawesi Selatan.
“Angka demonstrasi di Sulsel termasuk tinggi, dan itu tidak bagus untuk investasi,” kata Andi Sudirman.
Namun, pernyataan tersebut juga menuai kritik dari aktivis Pemuda Luwu Raya.
“Pernyataan itu tidak rasional karena lebih mementingkan persoalan investasi dibandingkan memberi solusi terhadap gelombang demonstrasi masyarakat Tana Luwu yang menuntut pemekaran Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya,” ujar Ciwing.
Menurut dia, situasi sosial yang sedang memanas bukanlah ruang yang sehat untuk mengedepankan kepentingan investasi.
“Dalam situasi konflik aspirasi rakyat, membicarakan investasi justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat, serta menambah beban psikologis rakyat yang sedang memperjuangkan hak dan identitas daerah,” katanya.
Ciwing menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan masyarakat bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan tuntutan keadilan.
“Kami tidak sedang melawan negara, kami hanya meminta keadilan. Kami tidak anti ketertiban, kami menolak pembungkaman demokrasi. Jika suara rakyat dipersempit, maka perlawanan akan menemukan jalannya sendiri,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan