SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep menggelar rapat kerja dengan Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan untuk membahas arah program dan rencana anggaran tahun 2026, Rabu (12/11/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu, suasana diskusi berlangsung dinamis dengan sederet isu krusial yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.
Ketua Komisi II, Lutfi Hanafi, menegaskan sejak awal bahwa pembahasan anggaran tahun 2026 tidak boleh sekadar rutinitas tahunan. Menurut dia, setiap program harus memiliki dampak nyata, terutama bagi petani dan masyarakat di wilayah kepulauan.
“Perencanaan anggaran harus benar-benar matang dan terukur. Kita ingin anggaran 2026 menyentuh kebutuhan riil petani, bukan hanya memenuhi daftar kegiatan,” ujar Lutfi.
Kepala Dinas Pertanian, Andi Sadda, memaparkan sejumlah capaian sepanjang 2025. Ia menyebut uji coba budidaya kacang tanah di Tondong dan Tompo Bulu sebagai salah satu hasil positif yang akan dikembangkan pada tahun berikutnya.
Selain itu, produksi bawang tanpa pestisida mulai menunjukkan hasil, sementara proses sertifikasi halal di Rumah Potong Hewan (RPH) terus berprogres.
“Kami juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit hewan, terutama menjelang musim hujan. Penguatan layanan kesehatan hewan menjadi prioritas,” kata Andi Sadda.
DIa menambahkan, pengembangan komoditas unggulan, mulai dari padi, jagung, kelapa sawit, hingga kacang hijau akan dipacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pangan.
Dalam sesi tanggapan, anggota Komisi II, Muchtar Sali, menekankan pentingnya pemerataan distribusi alat dan mesin pertanian. Ia menilai, masih ada wilayah yang tertinggal dalam akses bantuan.
“Alat sudah ada, tetapi distribusinya masih belum merata. Kita juga perlu memperbaiki sistem irigasi agar petani tidak terus-menerus bergantung pada cuaca,” ujarnya.
Dari sisi ketahanan pangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Abd Hais, menyoroti dua fokus utama program 2026: penguatan pengawasan pangan dan pemantapan cadangan pangan daerah.
“Kami memperkuat sistem pengawasan agar pangan yang beredar aman dikonsumsi. Selain itu, cadangan pangan daerah harus siap menghadapi situasi darurat,” katanya.
Menutup rapat, Lutfi Hanafi memastikan bahwa Komisi II DPRD Pangkep akan terus mengawal perencanaan hingga pelaksanaan anggaran tahun 2026. Ia menegaskan, efisiensi dan pemerataan manfaat menjadi prinsip yang akan dikedepankan.
“Komisi II akan mengawasi setiap tahap agar anggaran ini efektif, adil, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat—baik di daratan maupun kepulauan,” tuturnya.
Rapat kerja itu menjadi salah satu rangkaian awal pembahasan anggaran 2026, yang diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian sekaligus memantapkan ketahanan pangan Pangkep pada tahun mendatang.
Tinggalkan Balasan