SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Rangkaian rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pangkep dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya tuntas.
Pembahasan ini berlangsung intensif selama tiga hari, yakni Jumat, Senin, dan Selasa (14-18 November 2025), di Ruang Rapat Sidang B DPRD Pangkep.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Andi Ilham Zainuddin, yang menekankan pentingnya ketelitian dalam menyelaraskan target pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan daerah dengan prioritas pembangunan 2026.
“Rapat ini bagian penting dari siklus penganggaran daerah. Kami meminta TAPD memastikan setiap program berbasis kebutuhan riil masyarakat,” ujar Ilham saat membuka rapat.
“Setiap alokasi anggaran harus diarahkan secara efektif, efisien, dan berkeadilan, sehingga mampu menjawab kebutuhan publik, meningkatkan pelayanan dasar, dan memperkuat perekonomian daerah,” tambahnya.
Rapat dihadiri anggota Banggar DPRD, Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BKAD, Kepala Bapperida, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta seluruh anggota TAPD. Pembahasan berfokus pada sinkronisasi program prioritas daerah dengan kapasitas anggaran yang diajukan.
TAPD dalam paparannya menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2026 mengacu pada KUA-PPAS yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi fiskal daerah dan penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2026 menjadi faktor krusial dalam penyusunan rancangan anggaran tersebut.
“Ranperda disusun dengan mempertimbangkan dinamika fiskal yang kami hadapi saat ini. Penyesuaian diperlukan agar program pemerintah tetap berjalan optimal meski terjadi penurunan TKDD,” jelas perwakilan TAPD dalam rapat.
Seluruh rangkaian pembahasan berjalan lancar dan sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah DPRD. Proses berlangsung mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 serta Tata Tertib DPRD. Sinkronisasi kebijakan terus dilakukan untuk memastikan keselarasan antara prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.
Menutup rapat, Ilham menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara DPRD, TAPD, dan perangkat daerah. Menurut dia, kolaborasi yang solid membuat pembahasan RAPBD 2026 berlangsung tertib, dinamis, konstruktif, dan tepat waktu.
“Ini hasil kerja bersama. Kita ingin APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdampak bagi masyarakat Pangkep,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan