SimpulRakyat.co.id, Makassar – Di tengah meningkatnya jumlah kasus HIV di Sulawesi Selatan sepanjang 2025, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan menggelar Dialog Kuartal III sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menekan angka penularan.
Diketahui, Dinas Kesehatan Sulsel mencatat hingga Agustus 2025 terdapat lebih dari 1.200 kasus baru HIV. Kota Makassar menjadi penyumbang tertinggi dengan 563 kasus, disusul Palopo (79), Sidrap (32), Bulukumba (30), dan Jeneponto (30).
Lonjakan ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk memperkuat sinergi program pencegahan serta pendampingan bagi kelompok rentan.
Kegiatan yang digelar di Makassar ini dihadiri perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dialog tersebut menjadi ruang bersama untuk mengevaluasi capaian program, berbagi strategi, dan merumuskan kolaborasi baru dalam penanggulangan HIV/AIDS yang berkelanjutan.
Ketua PKBI Sulsel Iskandar Harun mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen lintas sektor dalam memastikan program pencegahan dan pendampingan terus berjalan, terutama bagi masyarakat rentan.
“Kami ingin memastikan pendampingan terhadap kelompok rentan tetap berlanjut. Selama hampir dua dekade, program pencegahan HIV di Indonesia banyak ditopang oleh dana donor seperti Global Fund. Kini tantangannya adalah memastikan keberlanjutan program dengan dukungan pemerintah daerah dan pihak swasta,” kata Iskandar di Makassar, Rabu (22/10/2025).
PKBI Sulsel, lanjutnya, juga membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperluas pendanaan dan memperkuat kegiatan di tingkat komunitas. Dalam forum tersebut hadir pula perwakilan PT Belito Indonesia serta sejumlah organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam program penanggulangan HIV.
PKBI Sulsel menegaskan bahwa keberhasilan menekan laju penularan HIV hanya dapat dicapai melalui kolaborasi konsisten antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
“Upaya ini bukan pekerjaan satu lembaga, melainkan kerja bersama yang harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan,” pungkas Iskandar.
Dari pihak pemerintah, perwakilan Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Muh. Akbar, menegaskan komitmen pihaknya memperkuat kerja sama lintas sektor, terutama dalam penanganan sosial bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
“Pendekatan kami bukan hanya medis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dinas Sosial siap bersinergi dengan PKBI untuk memastikan ODHA mendapatkan akses bantuan sosial, pelatihan kerja, dan dukungan pemberdayaan yang berkelanjutan,” ujar Akbar.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Makassar, Isnaniah Nurdin, menyoroti pentingnya edukasi kesehatan reproduksi sejak usia remaja sebagai bagian dari strategi pencegahan.
“DP3A berkomitmen memperkuat edukasi kesehatan reproduksi dan perlindungan anak dari perilaku berisiko. Kami siap bekerja sama dengan PKBI dan komunitas agar anak-anak dan remaja memahami pentingnya menjaga kesehatan serta terhindar dari kekerasan dan eksploitasi seksual,” tandas Isnaniah.
Dia menambahkan, penanggulangan HIV tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan medis, tetapi harus terintegrasi dengan aspek sosial, edukatif, dan kebijakan perlindungan anak. DP3A juga mendorong agar pendidikan kesehatan reproduksi masuk dalam kurikulum sekolah sebagai upaya pencegahan sejak dini.
Dialog yang berlangsung dinamis tersebut menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut, termasuk pembentukan forum koordinasi lintas sektor dan penguatan mekanisme rujukan bagi ODHA di Kota Makassar. (Restu)
Tinggalkan Balasan