SimpulRakyat.co.id, Luwu – Muh. Saleh didampingi Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Luwu, Rosnawari Basir, menerima kunjungan Tim Verifikasi Dokumen Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS) Provinsi Sulawesi Selatan.
Bersama sejumlah kepala OPD terkait lainnya, yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perdagangan pertemuan digelar di ruang kerja Bupati Luwu, pada Jum’at, (6/12) siang.
“Kami hari ini menerima tim verifikasi kabupaten sehat, dari Dinkes provinsi, didampingi Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, dan Kadis Perdagangan. Dalam rangka penilaian 9 tatanan verifikasi. Kita sudah kedua kalinya menerima wistara, kita berharap tahun selanjutnya kita bisa menuju wistara paripurna. Ini kalau kita memperbaiki 9 tatanan, kita akan capai,” kata PJ Bupati Luwu saat ditemui Wartawan usai pertemuan.
Ia kemudian meminta sejumlah Kepala OPD terkait untuk mendukung program demi terwujudnya predikat Kabupaten Luwu sebagai Kabupaten Kota sehat Wistara Paripurna.
“Saya harap semua OPD terkait bisa mendukung. Semua program, kita arahkan agar bisa mencapai kabupaten kota sehat. Ini cerminan kita melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Dua tiga hari kedepan, tim verifikasi akan melakukan pendalaman, objek penilaian, akan melibatkan OPD, apa yang menjadi kekurangan akan kita lengkapi sebelum penilaian dari kementrian kesehatan,” kunci Muh. Saleh.
Untuk diketahui, 9 tatanan yang menjadi indikator penilaian KKS yakni masyarakat mandiri yang sehat, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, serta perkantoran dan industri. Kemudian pariwisata, ketertiban transportasi dan lalu lintas, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana.
dr. Rosnawari Basir berharap Masyarakat Luwu bisa tetap menjaga pola hidup sehat.
“Secara khusus indikator kota sehat mencakup Dalam penilaian KKS, ada 9 tatanan yang menjadi indikator yakni masyarakat mandiri yang sehat, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, serta perkantoran dan industri. Kemudian pariwisata, ketertiban transportasi dan lalu lintas, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana, Itu harus tetap dijaga,” kunci Rosnawary.
Tinggalkan Balasan