SimpulRakyat.co.id, Makassar — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumpulkan sebanyak 518 penyelenggara Pemilu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettarani, Jumat (25/10/2024).
Rakor ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terkait implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam rangka menyongsong Pilkada serentak 2024.
Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen seluruh penyelenggara agar menjunjung tinggi integritas dan kejujuran selama proses Pilkada.
“Kami ingin seluruh penyelenggara Pemilu memahami pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada yang berintegritas,” ujar Heddy.
Menurutnya, Rakor ini juga diadakan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi pelanggaran kode etik. Hingga Oktober 2024, DKPP telah menerima 565 aduan pelanggaran etik, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan 325 aduan pada tahun 2023.
“Aduan sudah mencapai 173 persen dari jumlah tahun lalu. Ini pengingat bagi penyelenggara Pemilu untuk bekerja dengan baik dalam Pilkada 2024,” tegas Heddy.
Peserta Rakor terdiri dari para Ketua KPU dan Bawaslu dari tingkat provinsi serta kabupaten/kota dari 21 provinsi di wilayah tengah dan timur Indonesia. Provinsi-provinsi yang terlibat termasuk NTB, NTT, Maluku, hingga berbagai wilayah di Papua.
Para peserta menerima materi dari para pembicara terkemuka, seperti Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, pejabat Kemendagri, hingga Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, untuk memperkuat profesionalisme dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan Pilkada mendatang.
“Pilkada serentak memang lebih rawan pelanggaran dibanding Pemilu. Melalui Rakor ini, kami ingin menekan risiko tersebut dan memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai prinsip etik,” tandas Heddy. (**)
Tinggalkan Balasan