SimpulRakyat.co.id, Tanjung Selor – Upaya mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dan menjaga ketahanan ekonomi daerah menjadi salah satu agenda pembahasan DPRD Kabupaten Malinau bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam kunjungan kerja dan audiensi jajaran DPRD Malinau ke Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (23/9/2026).
Rombongan DPRD Malinau dipimpin Ketua DPRD Ping Ding dan diikuti para wakil ketua serta sejumlah anggota DPRD. Mereka diterima Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, didampingi Sekretaris Daerah Kaltara Denny Harianto, Asisten Bidang Administrasi Umum, serta Plt Kepala BPKAD Kaltara.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Malinau menyampaikan sejumlah agenda prioritas daerah, termasuk pembahasan APBD Perubahan yang diarahkan untuk mendukung pembenahan fasilitas publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, DPRD Malinau menekankan pentingnya pengawalan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTA Mentarang Induk. Proyek tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah di tengah melambatnya penerimaan dari sektor pertambangan.
Persoalan jaminan sosial juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. DPRD Malinau membahas mitigasi pengalihan skema kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 4.000 warga Malinau agar akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap terjamin.
Dalam kesempatan itu, DPRD Malinau juga mengapresiasi pembangunan konektivitas jalan darat yang dilakukan Pemprov Kaltara. Pembangunan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap subsidi penerbangan untuk menjangkau wilayah pelosok dan perbatasan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyambut baik koordinasi yang dilakukan DPRD Malinau.
“Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus terus diperkuat. Kita ingin setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang optimal,” kata Zainal.
Terkait APBD Perubahan, Zainal meminta jajaran terkait memastikan proses evaluasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya sudah meminta BPKAD untuk mengawal proses evaluasi APBD Perubahan dan alokasi dana transfer daerah sesuai regulasi, sehingga pelaksanaan program di Kabupaten Malinau tidak mengalami kendala,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Kaltara Denny Harianto mengatakan seluruh poin yang disampaikan dalam audiensi akan dikonsolidasikan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
“Seluruh poin yang disampaikan dalam audiensi ini akan kami konsolidasikan bersama OPD teknis terkait. Harapannya, program pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Malinau dapat berjalan selaras dan tepat sasaran,” kata Denny.
Konsolidasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemprov Kaltara dan Pemkab Malinau, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. (James)
Tinggalkan Balasan