SimpulRakyat.co.id, Makassar – Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPD-KKSS) Kota Bandung, F Ermaula Aseseang, menyoroti tantangan ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan (Sulsel), khususnya terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 4,45 persen per November 2025.
Angka tersebut disampaikannya usai mengikuti Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI di Makassar, 25-27 Maret 2026.
Menurut Ermaula, ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup untuk mengatasi persoalan pengangguran. Ia menilai, perlu ekspansi penciptaan lapangan kerja secara masif hingga tingkat kabupaten dan kota dengan melibatkan sektor swasta serta investasi, baik domestik maupun asing.
“Penciptaan lapangan kerja akan stagnan jika hanya bertumpu pada kapasitas APBD. Perlu menggerakkan investasi dan dunia usaha,” ujarnya saat ditemui di Makassar, Senin (30/3/2026).
Ermaula menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai katalisator dalam menarik investasi. Namun, ia mengingatkan agar investasi yang masuk dirancang secara terintegrasi agar memberikan dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara potensi sumber daya alam yang melimpah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Sulsel.
“Kita memiliki potensi besar, tetapi belum dikelola secara optimal. Perlu kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat,” katanya.
Sebagai solusi, Ermaula mendorong pengembangan wilayah berbasis hilirisasi. Menurut dia, wilayah penyangga (hinterland) perlu terhubung secara fungsional dengan kota-kota besar dalam satu rantai produksi yang terintegrasi.
“Integrasi wilayah menjadi kunci agar tercipta sistem ekonomi yang saling mendukung,” ujarnya.
Ia mencontohkan Kota Bandung yang berkembang sebagai pusat inovasi berkat dukungan institusi pendidikan seperti Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran.
Lebih lanjut, ia menilai sektor perkebunan kelapa di Sulsel masih didominasi ekspor bahan mentah. Padahal, pengolahan menjadi produk turunan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah secara signifikan.
“Mengekspor bahan mentah nilainya rendah. Jika diolah menjadi produk turunan, nilai ekonominya jauh lebih tinggi,” kata dia.
Ia pun mengajak jaringan saudagar yang tergabung dalam KKSS untuk mengintegrasikan teknologi, investasi, dan sektor pertanian guna membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat.
Sebagai contoh, Ermaula menyebut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan yang lebih sistematis.
“Jika potensi lokal, teknologi, dan kebijakan berjalan selaras, daerah bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan pentingnya penyusunan peta jalan (roadmap) investasi yang jelas dan terukur oleh pemerintah daerah.
“Roadmap investasi yang terarah akan menjadi daya tarik utama dalam mempromosikan potensi daerah ke tingkat nasional maupun global,” katanya. (James)
Tinggalkan Balasan