PoD Resmi Diteken Jonan, Ratusan Hektar Lahan Lermatan Direbut Spekulan

PoD Resmi Diteken Jonan, Ratusan Hektar Lahan Lermatan Direbut Spekulan

Editor: Elya
Sabtu, 13 Juli 2019


SimpulRakyat.co.id, Saumlaki - Apa yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia selama ini terhadap  kepastian Blok Masela terjawab sudah. Pasalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan resmi menandatangani Plan of Development (PoD) blok masela, Jumat (12/7/2019).

Penandatanganan PoD itu disampaikan oleh kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, seperti dikutip dari cnbcindonesia.com edisi 12 Juli 2019.

"Rivisi PoD sudah ditandatangani oleh pak menteri (Jonan), belum lama ini," kata Dwi.

Menurutnya, setelah menandatangani revisi PoD tersebut, Jonan akan melaporkan hal itu kepada Presiden RI Joko Widodo dalam waktu dekat. Dwi juga menambahkan, tidak ada perubahan sedikit pun dalam revisi PoD tersebut.


Bagaimana dengan Lahan Produksi Blok Masela yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di kecamatan Tanimbar Selatan seluas 1500 Ha itu?

Baru-baru ini, para spekulan tanah melakukan aksi 'beli tanah' dari masyarakat desa Lermatan, kecamatan Tanimbar Selatan secara besar-besaran. Dengan segala upaya, mereka membujuk masyarakat desa agar segera menjual lahan mereka dengan iming-iming 'sorgawi'.

Salah satu spekulan tanah yang baru-baru ini melakukan pertemuan dengan masyarakat desa Lermatan dalam rangka membuat kesepakatan pembelian lahan masyarakat, yaitu AT, seorang pengusaha besar asal kota Saumlaki - MTB.

Diduga, AT bekerjasama dengan salah seorang pengusaha asal pulau Jawa membeli lahan masyarakat beberapa bulan terakhir ini secara masif. Lahan di desa Lermatan (diduga lokasi produksi blok masela) sudah berhasil dibeli oleh mereka mencapai 400 hektar.

Hal ini menggambarkan bahwa para spekulan tanah Lermatan ini dengan sengaja membeli dan menguasai lahan- lahan tersebut.

Pembelian ratusan hektar lahan desa Lermatan itu diduga tanpa melalui suatu proses perijinan yang benar. Seharusnya, mereka memiliki ijin lokasi terlebih dahulu baru kemudian membeli lahan masyarakat disana. Terutama lahan tersebut masih berstatus kawasan hutan, sehingga diperlukan ijin alih fungsi lahan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat dianggap acuh tak acuh terhadap hal ini. Padahal sebelumnya bupati MTB Petrus Fatlolon telah mengeluarkan pernyataan keras bahwa lahan di Lermatan tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Jika ada pelepasan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa maupun kecamatan, pemda berhak membatalkan semuanya demi mengamankan lokasi produksi blok masela yang merupakan proyek strategis nasional itu.

Reporter: Marcel Kalkoy