Masyarakat KKT Sepakat Selamatkan Hutan Yamdena

Masyarakat KKT Sepakat Selamatkan Hutan Yamdena

Redaktur Simpul Rakyat
Kamis, 11 Juli 2019



SimpulRakyat.co.id, Saumlaki - Keinginan besar masyarakat Kepulauan Tanimbar untuk memperjuankan Penutupan Permanen Operasional HPH di hutan Yamdena perlahan mulai membuahkan hasil.

Gubernur Maluku terpilih Irjen.Pol. Murad. Ismail dalam Surat Gubernur Maluku nomor 552 /1850  Perihal Penghentian Sementara ( Moratorium ) Kegiatan Operasional IUPHHK - HA - HT, pada tanggal 10 Juni 2019, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Bupati KKT nomor : 552/785/2019, merupakan signal bagus yang langsung dijemput oleh semua lapisan masyarakat di Kepulauan Tanimbar.

Perjuangan menutup HPH dari hutan Yamdena pada kenyataannya bukan hal baru bagi masyarakat, tutur salah seorang pelaku sejarah Yamko Batsire.

Korban nyawa para pejuang turut menghiasi sejarah panjang perjuangan putra-putri Tanimbar menuntut keadilan atas hak hidupnya yang terus dikebiri dengan alasan Izin Operasional HPH di hutan Yamdena adalah domain Kementerian. Selain itu, HPH di Yamdena sudah merupakan lahan basah dan titipan kepentingan.

Perjuangan menutup HPH yang awalnya masih terkotak-kotak saat itu, semakin disadari rakyat Tanimbar akan asas manfaatnya. Pasca diterbitkan Moratorium Gubernur Maluku tanggal 10 Juni 2019, kembali memicu semangat membara semua lapisan masyarakat Kepulauan Tanimbar untuk kembali berjuang mempertahankan hak hidupnya.


Mencermati fenomena perjuangan yang masih terkotak-kotak ini, KNPI dan LP KPK dalam leburan semangat dan perjuangan secara kelembagaan, tampil sebagai pengambil Inisiatif untuk menggagas sebuah diskusi yang bertujuan menyatukan persepsi para pejuang pemerhati hutan Yamdena yang berlangsung hikmat dalam forum diskusi kemarin, Rabu (10/07/2019) di Buritan Caffe yang dihadiri oleh unsur OKP, LSM, Toga, Tomas, Toda, di bawah sorotan Tema "Selamatkan Hutan Yamdena".

Dengan harapan semua konsep pikir yang dihasilkan dalam diskusi ini akan dijadikan rekomendasi bersama pada pelaksanaan Diskusi Public tanggal 27 Juli 2019 mendatang. Peleburan persepsi yang dimaksutkan dalam diskusi ini adalah agar tidak menimbulkan kesan bahwa perjuangan hari ini seakan-akan dimotori oleh KNPI dan LP-KPK semata, namun oleh semua unsur organisasi yang ada di KKT.

Diskusi yang berlangsung cukup alot ini di pandu langsung oleh moderator berbakat di KKT, Bung Yulius Layan, S.Sos, serta pembobotan diskusi oleh Pdt. R. Tupan, S.Th, Bung Niko Ngelyaratan, Bung Boy Sanamase, Bung Sony Ratisa, Bung Oce Fenanlampir dkk.

Menurut Ratissa, kalau saja HPH tidak tutup sementara dan masih menggunakan management yang lama, mungkin saja hutan Yamdena tidak dirusak separah ini.

"Bandingkan saja pada MTB dalam angka tahun 2018, apabila di tarik GPS, ternyata bahwa hutan yamdena telah di tebang secara sporadis dan brutal karna telah keluar dari RKT yang ada, berdasarkan SK 117 point 6, yang mengisyaratkan bahwa apabila telah masuk dalam petuanan, perkampungan atau hak milik warga, maka dengan sendirinya lahan tersebut di keluarkan dari  SK 117," tandas Ratissa.

Reporter: Marcel Kalkoy
Editor: Elya