Demo Mahasiswa dan Aktivis Sulsel Minta KPK Periksa Para Pejabat Setempat

Demo Mahasiswa dan Aktivis Sulsel Minta KPK Periksa Para Pejabat Setempat

Redaktur Simpul Rakyat
Sabtu, 13 Juli 2019


SimpulRakyat.co.id, Jakarta - Gabungan aktivis dan mahasiswa Sulawesi Selatan mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), tepat pukul 14.30 WIB sambil melakukan aksi unjuk rasa, meminta KPK segera memeriksa beberapa pejabat daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jumat (12/7/2019) kemarin.

Dalam aksi tersebut, seorang orator demo sempat meneriaki sejumlah deratan nama pejabat daerah Provinsi Sulsel dan meminta agar segera dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Para orator pun bergantian menyampaikan orasi - orasi kritis mereka terhadap KPK, diantaranya meminta lembaga anti rasuwa itu agar jangan diam terhadap kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan di daerah - daerah, khususnya yang diduga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Meminta agar KPK segera memanggil dan memeriksa para pejabat di Provinsi Sulsel yang terindikasi melakukan praktik KKN.

Aksi pun berlanjut hingga akhirnya salah seorang perwakilan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi datang menemui para demonstran di halaman depan gedung KPK. Selanjutnya, perwakilan KPK tersebut menerima tuntutan para demonstran, yang mana tuntutan tersebut tertuang dalam sebuah salinan kertas yang diberikan oleh koordinator lapangan Malik Rahayaan.


Ada 5 tuntutan yang diajukan ke KPK oleh mereka, diantaranya :
  1. Meminta kepada KPK untuk memeriksa Gubernur Sulsel terkait indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pengaturan pemenang tender di dinas Bina Marga Sulsel tahun 2018.
  2. Meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas indikasi KKN di beberapa satuan kerja Pemprov Sulsel masa pemerintahan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman yang terindikasi kuat berpotensi terjadi korupsi.
  3. Meminta kepada KPK untuk memeriksa beberapa nama yang diduga kuat menerima 17 paket tender berdasarkan pengakuan saudara Jumras dalam sidang pansus hak angket anggota DPRD Sulsel diantaranya, Taufik Fahruddin, Mirza, Mega, Rilman, Anggu Sucipto dan Ferry Tandiary.
  4. Meminta KPK untuk memberikan perlindungan saksi kepada saudara Jumras dalam kapasitasnya sebagai Whisleblower untuk mengungkap kasus korupsi di Provinsi Sulsel.
  5. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menonaktifkan Gubernur Sulsel pada saat proses penyidikan indikasi korupsi berjamaah di Pemprov Sulsel.

Baca: BP ACC Minta Polisi Usut Dugaan Korupsi di Lingkup Pemprov Sulsel

Dalam aksi itu juga, koordinator lapangan Malik Rahayaan sempat membuat aksi nekat dengan menaiki teras gedung KPK dan ingin berorasi, namun hal itu dibatasi oleh petugas kepolisian dan security yang sedang bertugas disana, walaupun sempat terjadi adu mulut beberapa saat.

Aksi demonstrasi itu ditutup dengan sebuah atraksi adat Sulawesi, yaitu menyembeli seekor Ayam untuk melambangkan matinya kepercayaan rakyat terhadap sebuah pemerintahan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan pun berakhir dengan tertib dan lancar, hingga akhirnya massa membubarkan diri pada pukul 16.00 WIB dan kembali ke tempat masing-masing dalam keadaan damai.

Laporan: Marcel Kalkoy
Editor: Ahmad Alhasni