PHK Tenaga Kerja CV Weru Seira Diduga Tidak Prosedural

PHK Tenaga Kerja CV Weru Seira Diduga Tidak Prosedural

Editor: Elya
Jumat, 17 Mei 2019


SimpulRakyat.co.id, Saumlaki - Sedikitnya 15 orang tenaga kerja Perusahaan CV Weru yang bergerak di bidang usaha mutiara, terletak di Seira Kecamaran Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu, diduga dipecat secara sepihak, tidak sesuai prosedur dan aturan perundang - undangan yang berlaku.

Sebanyak 15 tenaga kerja ini menuntut pihak perusahaan agar segera mengikutsertakan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai kesepakatan yang dibangun antara tenaga kerja dengan perusahaan CV Weru sejak (22/05/2018) silam, saat itu bertempat di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sebelumnya, hal ini yang membuat salah satu tenaga pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku yang ditugaskan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar turun langsung ke lokasi CV Weru di Seira Kecamatan Wermaktian (27/03) lalu.


Pengawas tersebut mengatakan bahwa, dirinya diperintahkan oleh pimpinan karena telah terjadi pemboikotan yang disertai pemogokan kerja oleh tenaga kerja tersebut dengan alasan mereka belum terdaftar sebagai tenaga kerja CV Weru pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan telepon dan surat dari pimpinan perusahaan, masalah ini harus dituntaskan sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian Pengawas tenaga kerja dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Bastian Badjedelik, S.T,  melakukan koordinasi dengan Sukendi, Pimpinan CV Weru untuk mem-PHK sebanyak 15 karyawannya. Mereka dipecat dengan alasan karyawan tersebut telah membuat pelanggaran yaitu, tidak mau menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan.

Selanjutnya, Bastian Badjedelik menghitung uang pesangon untuk dibayarkan oleh CV Weru dan pesangon yang dibayar menurut pengakuan tenaga kerja dipotong sebagian dari masing - masing pekerja yang diterima, dengan alasan ke 15 tenaga kerja ini telah melakukan pelanggaran berat.

"Dalam menyikapi hal tersebut, perlu digaris bawahi sikap/pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sukendi kepada kami (pekerja) dalam sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu Bapak Sukendi menyatakan bahwa terserah saja kalau kami akan menuntut hak - hak kami, silahkan saja kalau akan dilaporkan dimana saja, saya siap," jelas para kerja yang tidak ingin ditulis namanya, Kamis (17/05).


Tindakan PHK yang diambil pengawas tenaga kerja dan pimpinan CV Weru menurut pekerja sangat bertentangan dengan surat yang dilayangkan oleh Direktur CV. Weru Sukendi, nomor : 01/cv.weru/lll/2019, perihal : mohon kesediaan penyelesaian kasus tenaga kerja, yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu pada point ke lima (5).

"Pada intinya kami (pekerja) menerima tindakan PHK dan pemberian pesangon yang dilakukan CV Weru dan pengawas tenaga kerja Provinsi Maluku namun kekecewaan kami (karyawan) terhadap pengawas tenaga kerja itu, tidak menuntaskan persoalan - persoalan ketenaga kerjaan yang selama ini kami alami," ungkap para tenaga kerja.

"Kami akan menuntut sampai sejauh mana kepedulian perusahaan terhadap kami, malahan pengawas tenaga kerja Provinsi Maluku mendukung proses PHK tanpa melakukan pengecekan sampai sejauh mana kesalahan yang kami lakukan, apakah kesalahan kami tersebut mengakibatkan kerusakan aset perusahaan atau merugikan perusahaan," lanjut mereka.

Akhirnya pekerja tersebut menyurati Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tembusan ke Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta, ketua DPRD KKT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Camat Wertamrian, Kapolsek Wermaktian dan kelima Kepala Desa di Seira untuk meminta dukungan atas persoalan PHK yang dialami sejumlah tenaga kerja CV Weru.

Di tempat terpisah pengawas tenaga kerja Bastan Badjedelik yang dikonfirmasi media SimpulRakyat.co.id di ruang kerjanya pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kebupaten Kepulauan Tanimbar mengatakan, ketika dirinya turun langsung ke lokasi berdasarkan laporan tertulis yaitu surat dari pimpinan CV Weru, ada tiga tuntutan yang diminta oleh tenaga kerja yaitu, pengusaha belum mengikut sertakan tenaga kerja pada program kesehatan dan tenaga kerja, belum adanya perjanjian kerja dan pengusaha membayar upah tidak sesuai dengan upah minimum provinsi Maluku (UMP) 2019.

Dari tiga persoalan dimaksud, sudah diselesaikan oleh pengawas tenaga kerja Provinsi Maluku itu, dimana sebelumnya tenaga kerja sebanyak 48 orang, yang memiliki KTP 29 orang sudah diikutkan dalam BPJS kesehatan dan tenaga kerja serta sudah mendapatkan kartu program kesehatan.

Reporter: IS