Proyek Blok Masela Bermasalah dengan Pembebasan Lahan?

Proyek Blok Masela Bermasalah dengan Pembebasan Lahan?

Editor : Ahmad Alhasni
Jumat, 12 April 2019


SimpulRakyat.co.id, Kepulauan Tanimbar - Pernyataan Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, seperti dilansir Antara tanggal 8 April 2019 cukup mengagetkan, demikian Paulus Laratmase, S.Sos.MM, putera asli Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang keseharianya bekerja sebagai sebagai dosen (ASN) pada beberapa perguruan tinggi  di provinsi Papua dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Santa Lusia) menanggapi pernyataan dimaksud.  Pengalamannya berkecimpung di dunia LSM mengadvokasi konflik-konflik  yang terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan kaliber seperti Freeport dan LNG Bintuni, sekedar merespon sejauh mana pembebasan lahan proyek Blok Masela bermasalah.

Paulus Laratmase mengingatkan kembali pernyataan pengamat dunia perminyakan, Oek Engelina H.L. Pattiasina seperti dimuat dalam Tribun Maluku 23 Maret 2019 lalu. Sebenarnya pemerintah daerah baik Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum melihat urgensinya masyarakat adat pemilik hak ulayat yang wajib dilindungi melalui regulasi yang mengikat demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat Maluku. Pernyataan Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, sejatinya belum melihat pentingnya masyarakat adat pemilik hak ulayat dalam persoalan duduk bersama baik itu Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai home base Pre-FEED (pre-Front End Engineering Design) dan PoD (Plan of Development) pada skema Onshore yang telah diputuskan pemerintah tiga tahun lalu, tepatnya 2016.

Pertanyaannya, mengapa regulasi itu sangat penting? Menurut Paulus Laratmase, beberapa waktu lalu, Bupati Kepulauan Tanimbar telah mengumumkan, pembebasan lahan seluas 1.500 Ha, telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Artinya, pemerintah Kepulauan Tanimbar sendiri sangat merespon baik kehadiran Blok Masela di mana Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditetapkan sebagai home base seluruh aktifitas beroperasinya Blok Masela. Persoalannya antara Deputi III Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menyebut lahan yang disiapkan 1.400 Ha. Ini berarti terdapat kuragnya koordinasi antara kementerian terkait dan Pemda Provinsi Maluku maupun Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jika Deputi Kemenko Kemaritiman berkoordinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup terkait pembebasan lahan atau kementrian Agraria tanpa koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat, maka ini yang disebut masalah.

Kondisi Papua dengan hadirnya dua perusahaan raksasa, Freeport dan LNG Bintuni, menjadi cermin, konflik-konflik interest yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerugian material dan inmaterial, kiranya menjadi rujukan, betapa masyarakat adat penting bagi hadirnya perusahaan, demikian Paulus Laratmase membagi pengalamannya, “Masyarakat Adat Jangan Dianggap Sepele”. Bahwa di dalam masyarakat adat ada terdapat tiga hal penting, pertama Adat yang merupakan kebiasaan yang baik yang diwariskan turun temurun, Kedua ada Hukum Adat yang mengatur kehidupan bersama di mana terdapat sanksi-sanksi jika terdapat pelanggaran terhadap hukum adat, dan ketiga adala Ulayat, tanah yang menjadi “Ibu” bagi kehidupan masyarakat adat sendiri.

Untuk mengantisipasi resistensi yang dapat menimbulkan konflik-konflik kepentingan berbagai pihak, Paulus Laratmase menjelaskan bahwa UUD 1945 Pasal 33 ayat (1,2,3) menjadi rujukan dasar bagi hadirnya perusahaan dan secara eksplisit  pada Pasal 18 B (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan UU serta  UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Dasar yuridis formal dimaksud,  kiranya masyarakat adat pemilik hak ulayat di Maluku pada umumnya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada khususnya sebagai home base beroperasinya Blok Masela, terkait dengan pembebasan lahan bahkan segala sesuatu yang diatur dalam sebuah produk hukum sejak awal sampai berakhirnya masa kontrak perusahaan Blok Masela, dapat dibuatkan Peraturan Daerah Baik Provinsi maupun Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang  nantinya tidak terdapat intrik-intrik negatif, masyarakat adat di Maluku dan terlebih masyarakat adat kabupaten Kepulauan Tanimbar Sangat Membutuhkan Peraturan Daerah  Sebagai Payung Hukum Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kepulauan Tanimbar yang secara filosofis, yuridis dan sosiologis mengatur ruang lingkup, jangkauan  tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

Dengan demikian tidak terkesan, bahwa pemerintah melaksanakan seluruh program tahapan beroperasinya Blok Masela, tanpa keterlibatan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang berpeluang terjadinya konflik-konflik yang tidak diinginkan, seperti terjadi di Papua yang sejak awal mengabaikan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayatnya sendiri. (MK)