Perdebatan Sengit Atara Ketua TPS 26 Kelurahan Saumlaki dengan Salah Satu Calon Legisltif

Perdebatan Sengit Atara Ketua TPS 26 Kelurahan Saumlaki dengan Salah Satu Calon Legisltif

Redaktur Simpul Rakyat
Selasa, 23 April 2019


SimpulRakyat.co.id, Saumlaki - Terjadi berdebatan yang cukup sengit antara ketua TPS 26 Yani Laratmase, dengan salah satu calon Legislatif dapil 1 Ongker Buardalam. Perdebatan ini diawali dengan kedatangan Ongker Buardalam ke TPS 26 utk hendak melakukan pemungutan suara di TPS 26  Kelurahan Saumlaki, Berdasarkan namanya yg terterah pada DPT di TPS 26.

Informasi yang diperoleh oleh ketua TPS 26 bahwa yang bersangkutan telah memjadi saksi pada salah satu TPS di Desa Atubul, sehingga harus mengkomfirmasi terkait penggunaan suara Ongker Buardalam di TPS tersebut, namun kurang diterimah secara baik olehnya sehingga menimbulkan perdebatan di antara keduanya.

Yang menjadi dasar pemikiran adalah  pada PKPU tentang Pemilu, diatur bahwa saksi melakukan pencoblosan di TPS tempatnya menjadi saksi. Pada persoalan ini, pemilihan umum (17/04) kemarin, yang bersangkutan menjadi saksi di salah satu TPS Desa Atubul, bukan tidak mungkin sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai saksi dari Partai telah menggunakan hak suaranya di Desa Atubul, dan saat ini harus meminta lagi hak suaranya di TPS 26 Kelurahan Saumlaki.


Di lain sisi, seorang calon harus merangkap menjadi saksi atas dirinya sendiri, adalah suatu keanehan dan penemuan baru. Memangnya tidak ada orang lain lagi, sehingga dirinya sendiri harus menjadi saksi sekalian sebagai anggota pemilih di TPS yang berbeda dengan jarak yang sangat jauh ( Atubul - Saumlaki) ?

Kondisi ini sangat jelas merupakan bagian dari kecurangan Pemilu yang sengaja dilakukan oleh para Caleg karena memanfaatkan panundaan pemungutan suara di beberapa TPS pada satu daerah pemilihan.

Penyelenggara Pemilu (KPUD) dianggap terlalu berani mengambil tindakan untuk melakukan pemilihan umum susulan yang sangat beresiko terhadap terjadinya kecurangan Pemilu. Ini hanyalah bagian integral kecil dari persoalan Pemilu yang tidak mungkin dapat dihindari karena adanya proses pemungutan suara yang berjalan tidak serempak. (MK)