Mogok Kuliah, Mahasiswa Polimedia Menuntut Haknya ke Birokrasi

Mogok Kuliah, Mahasiswa Polimedia Menuntut Haknya ke Birokrasi

Redaktur Simpul Rakyat
Selasa, 23 April 2019


SimpulRakyat.co.id, Makassar - Sejumlah Mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Makassar melakukan aksi mogok belajar, Selasa (23/4/2019).

Seperti yang dihimpun dari berbagai informasi, aksi mogok belajar ini dilakukan mahasiswa Polimedia sebagai bentuk pergerekan dalam menuntut hak-haknya sebagai mahasiswa.

"Mereka menuntut hak yang seharusnya diberikan dari awal, tapi sampai sekarang belum mendapatkan hak yang seharusnya," ungkap Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Polimedia, Audia Renaldy, Selasa (23/4/19).

Mahasiswa melakukan aksi ini pada momen Ujian Tengah Semester (UTS) di kampus. Hal ini disuarakan dengan pemasangan poster bergambar di beberapa titik di kampus tersebut sebagai propaganda.

"Jadi kami akan mengusahakan agar pihak birokrasi ingin menemui pihak mahasiswa, setelah tersebarnya propaganda jadi pihak birokrasi ingin menemui pihak mahasiswa bukan mahasiswa lagi yang meminta untuk menemui pihak birokrasi," jelasnya.

Audi menambahkan, jika tuntutan masih tidak mendapat respon yang baik oleh pihak birokrasi, maka mahasiswa PoliMedia akan melakukan Gerakan Aksi Mahasiswa.

"Kami siap melakukan pernyataan sikap untuk turun dan menuntut semua isu-isu yang telah dilemparkan agar digubris oleh pihak birokrasi. Kita akan turun menyuarakan suara-suara mahasiswa," terangnya.

Ketum BEM Polimedia tersebut berharap agar apa yang menjadi tuntutan dan harapan mahasiswa bisa terpenuhi dengan baik oleh pihak birokrasi.

Adapun hal yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut, yaitu:

  1. Transparansi dana Kampus
  2. Sarana dan prasarana 
  3. Akreditasi kampus yang belum jelas 
  4. Data mahasiswa di pangkalan Dikti dan siakad polimedia yang belum terselesaikan sampai sekarang. 
  5. Pungutan liar Bidikmisi 
  6. Prosedur pengangkatan penanggung jawab.  
  7. Pengangkatan dan pemberhentian Kaprodi yang tidak sesuai dengan prosedur Kaprodi.
  8. Profesionalitas dosen. 
  9. Pengangkatan dosen yang tidak tetap menjadi tetap yang tidak sesuai dengan prosedur. 
  10. Penggunaan mobil operasional kampus yang tidak sesuai.


Laporan: Murijal