Kiamat Bagi Tenaga Kerja yang Di-PHK Bos Toko Yamdena Plaza

Kiamat Bagi Tenaga Kerja yang Di-PHK Bos Toko Yamdena Plaza

Redaktur Simpul Rakyat
Senin, 22 April 2019


SimpulRakyat.co.id, Kepulauan Tanimbar - Dani Singeran, mantan tenaga kerja yang bekerja pada Toko Yamdena Plaza/Fa. Maluku Jaya, Robert Tanbun (Kyat). DS mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Kyat adalah pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu, apa yang dirasakan Dani, seperti Kiamat telah menerjangnya juga ruma tangganya.

Dani dalam keterangannya kepada Media SimpulRakyat.co.id menuturkan, awalnya dia bekerja pada toko Yamdena Plaza/Fa. Maluku Jaya pemilik Robert Tanbun sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2009 sebagai karyawan harian dengan upah/gaji perhari sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), dan pembayarannya setiap 2 (dua) Minggu bulan berjalan sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan surat perjanjian kerja tanggal 1 September 2010, Dani Singeran diangkat menjadi karyawan tetap pada toko Yamdena Plaza dan ditunjuk langsung untuk mengurus serta mengawasi barang-barang expedisi, dia membuktikan dengan surat jalan (DO) dan surat muat konsumen, melalui KM. Mitra Nusantara GT 660 Ni. 1702/Ka 20003 Ka No 3148/L milik Fa Maluku Jaya, bekerja sama dengan PT. Surya Timur Sejahtera (STS) berkedudukan di Surabaya.

Terkait PHK yang terjadi terahadap Dani Singeran yang dilakukan Robert Tanbun alias Kyat, Jems Masela, Pemerhati masalah perlakuan ketidakadilan terhadap tenaga kerja/karyawan. Dia mengungkapan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah ala "KIAMAT" bagi tenaga kerja/karyawan.

Untuk itu Jems mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo pasal 1 ayat (14) perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, ayat (15) hubungan kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, ayat (16) hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terduri dari unsur-unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jems pun mengingatkan untuk semua pengusaha di daerah duan lolat ini, agar jangan semau dan seenaknya mem-PHK para pekerja/karyawan, karena mereka juga manusia, dan masalah tenaga kerja/karyawan/buruh mempunyai undang-undang untuk melindungi mereka dari ketidakadilan.



Tambah Jems, Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Jems Mengecam Bos Yamdena Plaza untuk tidak mengabaikan dan tidak ada alasan yang mendasar utk tidak membayarkan pesangon saudara Dani Singeran. Mengacu pada pada ketentuan pasal 88 ayat (1), (2) dan ayat (3) huruf a dan j, pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah RI No 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Minimum dan Keputusan Gubernur Maluku No. 254.a Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Sektoral/Sub Sektoral Propinsi Maluku tahun 2018 "Konstruksi (Pada Umumnya" yaitu sebesar Rp. 2.417.220, (Dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh rupiah) "Perdagangan Eceran" yaitu Rp. 2.307.220, (Dua jura tiga ratus tuju ribu dua ratus dua puluh rupiah) karena pekerja yang upahnya selisih dari upah minimum Provinsi dan Sektoral/Sub sektoral Provinsi Maluku tahun 2018 konstruksi, pada umumnya Perdagangan besar dan Eceran, Karena pengusaha telah memberhentikan/PHK pekerja maka perhitungan uang konpensasi pekerja di hitung menggunakan upah minimum dan sektoral/sub sektoral provinsi maluku tahun 2018.

Dalam hal dimaksud, Jems pun sangat menyesal terahadap Dinas Perindag KKT yang terkesan diam membisu seribu bahasa atas Laporan Dani Singeran, atas PHK yang telah di laporkan November 2018 tahun lalu. Dinas terkait/kewenangan perlu dipertanyakan, Mengapa? Mungkin karena Kyat adalah pengusaha, maka sengaja dibiarkan agar masalah tersebut berlalu dan hilang begitu saja, ataukah mungkin Dinas tersebut sudah masuk angin, atau vitamin "U"? Jika Dinas Perindag, tidak secepatnya menindaklanjuti persoalan PHK tersebut, Jems mengindikasikan bahwa, telah terjadi kordinasi jahat terkait permasalahan dimaksud.

Sesalnya Jems Masela, atas laporan Dani Singeran pada bulan November 2018, dan surat panggilan terhadap Bos Yamdena Plaza, tanggal 05 November 2018, hingga saat ini tidak selesai, jika dibandingkan laporan Bos Yamdena Plaza, terhadap Dani Singeran ke Polres KKT terkait dugaan penipuan dan penggelapan 21 November 2018, dan dijadikan tersangka, oleh Polres KKT, telah diproses hingga berakhir di Pengadilan dengan Vonis Hakim empat bulan penjara, dan telah dijalankan hingga selesai keluar penjara, berbeda dengan Robert Tanbun (Kyat) yang bebas, senang meliat orang miskin memperjuangkan suatu keadilan, dengan usaha juang sambil berharap, kapankah keadilan itu berpihak. Untuk demikian, Masela berharap kepada Dinas Perindag KKT secepatnya menindaklanjuti masalah tersebut dan berharap segera membayar Pesangon kepada Dani Singeran, dengan tidak banyak mempertimbangkan jenis usaha pakerjaan lagi, karena semuanya telah jelas. Kepala Dinas Perindag KKT, saya Jems Masela, Pemerhati terahadap para pekerja, yang tidak diperlakukan adil, agar tidak membeda-bedakan kaya dan miskin, namun tetap berdasarkan dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. (JM)